Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Netralitas Presiden Joko Widodo kian dipertanyakan usai menyambangi relawan yang tergabung dalam Arus Bawah Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Bali, Selasa (31/10).
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menganggap pertemuan tersebut semakin menggambarkan hilangnya netralitas presiden menjelang Pemilu 2024.
"Kunjungan presiden ke Bali merupakan kunjungan resmi kenegaraan. Maka itu sudah jelas semua kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas kenegaraan tidak dapat dibenarkan," ujar Ray kepada Media Indonesia, Rabu (1/11).
Baca juga: Makan Siang Jokowi Bersama Tiga Bacapres Belum Buktikan Netralitas Presiden
“Oleh karena itu, pertemuan dengan relawan di Bali tentunya tidak tepat. Demi alasan apapun, hal itu kurang dapat dibenarkan karena sekarang presiden berhubungan langsung secara emosional dengan perhelatan ini, yakni majunya Gibran sebagai cawapres," jelasnya.
Ray berharap sikap dan laku netral presiden tidak hanya berhenti di meja makan ketika mengundang tiga bakal capres pada Senin (30/10) lalu. Netralitas itu harus benar-benar terlihat di dalam tindakan sehari-hari.
Baca juga: Ini Alasan Jokowi Tak Undang Tiga Cawapres Makan Siang
“Sebab sukses pemilu/pilpres bukan saja karena aturan dijalankan, tapi juga tergantung pada kepercayaan masyarakat atas prosesnya,” ujarnya.
Ray pun mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk menyoroti peristiwa yang dilakukan Jokowi. Bawaslu seharusnya mencari tahu makna pertemuan presiden Jokowi dengan relawan Jokowi dapat dibenarkan atau tidak.
“Apakah di dalamnya semata mendiskusikan hal umum, atau juga hal-hal yang berkaitan dengan seluk beluk pencalonan pasangan tertentu,” tandasnya. (Z-11)
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved