Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
Netralitas Presiden Joko Widodo kian dipertanyakan usai menyambangi relawan yang tergabung dalam Arus Bawah Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Bali, Selasa (31/10).
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menganggap pertemuan tersebut semakin menggambarkan hilangnya netralitas presiden menjelang Pemilu 2024.
"Kunjungan presiden ke Bali merupakan kunjungan resmi kenegaraan. Maka itu sudah jelas semua kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas kenegaraan tidak dapat dibenarkan," ujar Ray kepada Media Indonesia, Rabu (1/11).
Baca juga: Makan Siang Jokowi Bersama Tiga Bacapres Belum Buktikan Netralitas Presiden
“Oleh karena itu, pertemuan dengan relawan di Bali tentunya tidak tepat. Demi alasan apapun, hal itu kurang dapat dibenarkan karena sekarang presiden berhubungan langsung secara emosional dengan perhelatan ini, yakni majunya Gibran sebagai cawapres," jelasnya.
Ray berharap sikap dan laku netral presiden tidak hanya berhenti di meja makan ketika mengundang tiga bakal capres pada Senin (30/10) lalu. Netralitas itu harus benar-benar terlihat di dalam tindakan sehari-hari.
Baca juga: Ini Alasan Jokowi Tak Undang Tiga Cawapres Makan Siang
“Sebab sukses pemilu/pilpres bukan saja karena aturan dijalankan, tapi juga tergantung pada kepercayaan masyarakat atas prosesnya,” ujarnya.
Ray pun mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk menyoroti peristiwa yang dilakukan Jokowi. Bawaslu seharusnya mencari tahu makna pertemuan presiden Jokowi dengan relawan Jokowi dapat dibenarkan atau tidak.
“Apakah di dalamnya semata mendiskusikan hal umum, atau juga hal-hal yang berkaitan dengan seluk beluk pencalonan pasangan tertentu,” tandasnya. (Z-11)
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved