Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Netralitas Presiden Joko Widodo kian dipertanyakan usai menyambangi relawan yang tergabung dalam Arus Bawah Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Bali, Selasa (31/10).
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menganggap pertemuan tersebut semakin menggambarkan hilangnya netralitas presiden menjelang Pemilu 2024.
"Kunjungan presiden ke Bali merupakan kunjungan resmi kenegaraan. Maka itu sudah jelas semua kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas kenegaraan tidak dapat dibenarkan," ujar Ray kepada Media Indonesia, Rabu (1/11).
Baca juga: Makan Siang Jokowi Bersama Tiga Bacapres Belum Buktikan Netralitas Presiden
“Oleh karena itu, pertemuan dengan relawan di Bali tentunya tidak tepat. Demi alasan apapun, hal itu kurang dapat dibenarkan karena sekarang presiden berhubungan langsung secara emosional dengan perhelatan ini, yakni majunya Gibran sebagai cawapres," jelasnya.
Ray berharap sikap dan laku netral presiden tidak hanya berhenti di meja makan ketika mengundang tiga bakal capres pada Senin (30/10) lalu. Netralitas itu harus benar-benar terlihat di dalam tindakan sehari-hari.
Baca juga: Ini Alasan Jokowi Tak Undang Tiga Cawapres Makan Siang
“Sebab sukses pemilu/pilpres bukan saja karena aturan dijalankan, tapi juga tergantung pada kepercayaan masyarakat atas prosesnya,” ujarnya.
Ray pun mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk menyoroti peristiwa yang dilakukan Jokowi. Bawaslu seharusnya mencari tahu makna pertemuan presiden Jokowi dengan relawan Jokowi dapat dibenarkan atau tidak.
“Apakah di dalamnya semata mendiskusikan hal umum, atau juga hal-hal yang berkaitan dengan seluk beluk pencalonan pasangan tertentu,” tandasnya. (Z-11)
Simulasi pengamanan ini dilakukan untuk menguji dan melatih kesiapan jajaran personel TNI dari Kodam III Siliwangi
Wartawan memiliki peran penting terutama untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) damai 2024. K
Bawaslu meminta jajaran Panwaslu tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan segera berkoordinasi dan memonitoring pengadaan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan suara,
Semua ASN di lingkungan pemerintahan harus bersikap netral dan bijak dalam menggunakan media sosial.
Untuk rekrutmen KPPS Pemilu ada sejumlah persyaratan baru. Salah satunya usia pendaftar dibatasi mulai dari 17 tahun dan maksimal 55 tahun.
Disabilitas mental merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku
PDIP berpandangan koalisi politik yang lebih cair di Pilkada ketimbang Pilpres adalah hal yang wajar.
NasDem konsisten dalam konteks mendukung figur Anies maju dalam konteks nasional pilpres, maupun pilkada.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
SEJUMLAH pakar dan aliansi masyarakat sipil menilai praktik cawe-cawe Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau Jokowi kembali terjadi di Pilkada 2024.
Ketua Para Syndicate Ari Nurcahyo mencatat terdapat beberapa episentrum Pilkada 2024 yang jadi peratrungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri.
Partai politik di daerah tidak selalu searah dengan koalisi partai di tingkat pusat seperti saat pilpres.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved