Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
DIPLOMASI Presiden Joko Widodo dengan mengundang tiga bakal calon presiden (capres) untuk makan siang di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/10) patut diapresiasi sebaga upaya meneduhkan situasi jelang Pilpres 2024.
Namun, mempercayai bahwa Presiden bakal 100% netral pada pesta demokrasi lima tahunan itu adalah hal yang naif.
Menurut peneliti senior Pusat Riset Politik (PRP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor, Presiden Jokowi sudah memiliki keberpihakan. Terlebih, putra sulung Presiden yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga terdaftar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).
Baca juga : Makan Siang Capres Sekedar Drama Politik Jokowi
Menyitir judul buku yang ditulis Ben Bland pada 2021, Firman menyebut, Presiden Jokowi adalah sosok man of contradictions. Bagi Firman, diplomasi makan siang Jokowi dengan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto tidak serta merta menurunkan persepsi kenetralan Presiden.
"Man of contradictions begitu kan, dia menyiapkan bidaknya seperti apa, menyebar kekuatannya seperti apa, tapi nanti ngomongnya apa," ujar Firman kepada Media Indonesia, Selasa (31/10).
Baca juga : Jokowi Tertawa saat Ditanya Kekecewaan PDIP
Dalam benak masyarakat pada umumnya, Firman melanjutkan, Presiden sudah berpihak terhadap bakal pasangan capres-cawapres tertentu. Apalagi, berkaca pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka ruang bagi kepala daerah berusia di bawah 40 tahun untuk maju sebagai capres-cawapres.
Diketahui, putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu salah satunya diputus oleh Ketua MK sekaligus adik ipar Presiden, yakni Anwar Usman.
"Jangan juga mudah dipesonakan dengan hal seperti ini (diplomasi makan siang). Cuma sayangnya kadang orang Indonesia kan pelupa," kata Firman.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pernyataan Anies usai acara makan siang yang mengatakan telah menyampaikan pesan dari masyarakat ke pemerintah untuk menjaga netralitas.
Bagi Firman, pesan itu bagus disampaikan mengingat Anies menjadi bakal capres yang langsung merasakan ketidakadilan selama ini, misalnya penggagalan acara di Bandung beberapa waktu lalu.
"Dia (Anies) ambil momen juga, karena sekarang kan sekarang era ambil momen, dan momen itu bagus, jadi sekalian saja (disampaikan) gitu (ke Presiden)," tandasnya. (Z-5)
GEJALA otokratisasi menguat dalam dekade terakhir seiring dengan kecenderungan pemusatan kuasa dan atribusi berlebihan pada figur pemimpin
Masyarakat berharap pelaku tipikor dihukum berat. Sayangnya, sanksi hukum bagi pelaku tipikor acap mengecewakan publik.
HARI ini perang Hamas-Israel mendominasi pemberitaan politik global. Bukan hanya elite politik di semua negara, warga awam global pun ikut membicarakannya.
"Jadi selama jalan tol itu ada maka keuntungan yang didapat di jalan tol juga diterima oleh pemilik tanah,"
PT Pertamina (Persero) membantah sekaligus menegaskan bahwa truk yang direkam warga membawa baliho pasangan bakal calon presiden-wakil presiden bukan milik mereka.
ANIES Baswedang menyebut, tingginya angka pengangguran dan kian lebarnya ketimpangan masyarakat Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved