Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KEJAKSAAN Agung telah menettapkan seorang tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 yakni Toni Tamsil alias Akhi. Toni ditetapkan sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan.
Baca juga: Dugaan Pungli di Rutan KPK Naik ke Penyidikan, Sudah Ada Tersangka? ?
Ia merupakan adik kandung Thamron, yang saat ini dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Tua Tunu Kota Pangkalpinang.
Thamron adalah pemilik perusahaan peleburan timah (Smelter) PT Venus Inti Perkasa (VIP) sekaligus PT Menara Cipta Mulia (MCM).
Namun, Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Erman Umar menyatakan Kejaksaan seharusnya bekerja secara transparan dan tidak pilih kasih untuk menuntaskan kasus tersebut.
Sebelumnya, penyidik kejagung pernah memeriksa saksi-saksi dari sejumlah perusahan swasta, yakni S selaku Direktur PT Refined Bangka Tin, RA selaku pihak PT Refined Bangka Tin, HT selaku Direktur Utama PT Venus Inti Perkasa, MBG selaku Direktur Utama PT Stanindo Inti Perkasa, dan ART selaku Direktur Utama PT Tinindo Inter Nusa.
"Bila perkaranya terkait 5 Smelter, harusnya lima-limanya dikejar dan tidak terkesan hanya CV Venus Inti Perkasa saja, " ujarnya lewat keterangan yang diterima.
Dia berharap Kejagung harus menghilangkan kesan tersebut dan secepatnya menguber dugaan keterlibatan empat Smelter lainnya.
"Pak Jaksa Agung harus tegas, sebab ini bakal terkait dengan kepercayaan publik. Kita penuh harap kepercayaan ini makin melambung dan tidak berhenti pada angka 80 persen," tandasnya,
Penyidik Kejaksaan Agung mendapatkan rintangan berupa penebaran ranjau paku dan ancaman pembakaran ketika hendak menyita aset yang diindikasikan terkait dalam kasus dugaan korupsi komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015-2022.
Dalam proses itu, penyidik juga menyita beberapa aset, termasuk 55 alat berat yang terdiri dari 53 ekskavator dan 2 buldoser.
Ketika hendak menyita alat berat tersebut, ternyata alat itu disembunyikan sedemikian rupa di kawasan hutan dan di sebuah bengkel. Selain itu, terdapat pihak-pihak yang berupaya menghalangi upaya penyidik.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menambahkan, dalam kasus dugaan korupsi komoditas timah di IUP PT Timah Tbk 2015-2022, penyidik juga memeriksa saksi dan menggeledah sejumlah lokasi di Provinsi Bangka Belitung. Pemeriksaan saksi dilakukan terhadap beberapa direktur perusahaan pertambangan dan penanggung jawab operasi di lokasi tambang.
Selain itu, penyidik juga menggeledah beberapa lokasi di Kabupaten Bangka Tengah. Salah satunya adalah rumah dan toko milik Toni. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyegel dua brankas dan gudang yang diduga terkait dengan kasus tersebut. Penyidik juga menyita dua mobil dan uang tunai sebesar Rp1,07 miliar. (P-3)
Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8).
Kasus ini dikabarkan membuat negara merugi hingga Rp1,8 triliun.
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
MANAJEMEN PT Hutama Karya (Persero) menegaskan mendukung aksi bersih-bersih BUMN yang dilakukan KPK setelah mantan dirut perusahaan itu terjerat kasus korupsi tol transsumatra
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa langkah restrukturisasi dan reformasi struktural BPI Danantara menjadi penggerak penting bagi penguatan ekonomi nasional.
Pemerintah memperkenalkan mekanisme titik serah untuk menjamin distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran.
LOGISTIK adalah nadi perekonomian yang menggerakkan perdagangan, menyambungkan daerah, dan memastikan roda industri terus berputar. Namun di Indonesia,
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved