Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PASANGAN calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) telah resmi mendaftarkan pencalonannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menyikapi kondisi ini tiga parpol pengusung AMIN di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pun langsung mengambil sikap hingga menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.
Ketiga parpol pengusung AMIN tersebut, yakni Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kompak memastikan diri untuk bersinergi memenangkan pasangan AMIN di Kabupaten Bogor.
Baca juga : Gus Muhaimin Siap Bertarung Hadapi Gibran
Partai koalisi menyambangi kantor KPUD Kabupaten Bogor pada Jumat (20/10) untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan harapan agar pemilu berjalan tertib, aman, dan sukses melalui antara lain peran yang bakal ditunjukkan oleh KPU selaku penyelenggara pemilu.
Baca juga : Anies-Cak Imin Rampung Jalani Tes Kesehatan di RSPAD
"Harapannya agar pemilu yang akan datang berjalan sukses tanpa ekses. Oleh karenanya kami meminta sekaligus mendoakan KPU agar segala sesuatunya bisa terlaksana secara tertib dengan menempatkan asas profesionalisme, kejujuran, dan keadilan bagi seluruh peserta pemilu,” papar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Bogor Kolonel TNI (Purn) dr. Friedrich M Rumintjap dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/10).
Selain itu Frits, sapaan akrab Friedrich, juga menyampaikan keyakinannya akan tingginya antusiasme dan partisipasi publik dalam pemilu mendatang. Oleh karena itu Frits mengimbau semua pihak di masyarakat, termasuk parpol dan aparat penegak hukum untuk sama-sama menjaga agar proses pemilu berjalan kondusif.
“Yang kami harapkan juga tentunya kita sama-sama menjaga kondusifitas di masyarakat dengan menerapkan politik santun, bebas dari hoaks atau black campaign. Kami yakin harmonisasi dan politik riang gembira bakal dapat dibuktikan oleh semua pihak khususnya di Kabupaten Bogor yang kita cintai ini,” ujar Frits yang juga caleg DPRD Kabupaten Bogor Dapil 6 ini.
Hadir dalam silaturahmi tersebut antara lain Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Bogor Kolonel TNI (Purn) dr. Friedrich M Rumintjap dan Wakil Ketua DPD NasDem Bidang Organisasi dan Keanggotaan H. Hendra Budiman.
Sementara dari PKS hadir Ketua DPD PKS Dedi Aroza dan Sekretaris DPD PKS Wasto. Sedangkan dari PKB tampak diwakili oleh Sekretaris DPC PKB Nurodin.
Para pimpinan parpol Koalisi Perubahan Kabupaten Bogor itu diterima langsung Ketua KPUD Kabupaten Bogor Herry Setiawan beserta jajaran. (Z-8)
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Cucun kilas balik saat Pansus Haji 2024. Selama perjalanan Pansus, Yaqut disebut kerap menolak hadir dalam pemeriksaaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved