Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
BAKAL Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mengatakan dirinya ingin langsung bergerak cepat untuk menyerap aspirasi masyarakat Indonesia. Bahkan dia mempunyai tujuan agar bisa mewujudkan Indonesia unggul dalam beragam aspek.
Hal ini dikatakan Ganjar saat memberikan pidato usai pengumuman bakal calon presiden (Bacawapres) pendampingnya yakni Menko Polhukam Mahfud MD di DPP PDIP, Jl Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).
Ganjar menuturkan dirinya mempunyai sebuah tujuan agar membawa dapat mewujudkan Indonesia unggul, sejahtera dan bermartabat bagi rakyat Indonesia.
Baca juga: Relawan Gotong Royong Sumbang Natura untuk Antar Ganjar-Mahfud ke KPU
“Kami ingin bergerak cepat, sebagaimana rakyat inginkan dan tentu bersama mereka. Bukan hanya maju, tapi ingin mewujudkan Indonesia unggul, kami ingin Indonesia unggul dengan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi rakyat,” kata Ganjar.
Dikatakan Ganjar, dirinya tidak mempunyai banyak alasan mengapa dirinya bersama Mahfud MD menyanggupi amanah untuk menjadi pasangan capres dan cawapres.
Baca juga: Ganjar-Mahfud Ke KPU Naik Mobil Dinas Soekarno
Karena itulah, sambung Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu, dirinya ingin bekerja tulus dan sepenuh hati bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Tidak banyak alasan mengapa kami menyanggupi amanah yang penuh tantangan ini. Alasan kami hanya satu, karena kami hanya ingin bekerja dengan tulus, sepenuh hati untuk seluruh rakyat Indonesia,” tegas Ganjar.
Lebih jauh, Ganjar menyatakan sebagai Bakal Calon Presiden di Pilpres 2024 semata hanyalah untuk bangsa dan masyarakat Indonesia.
“Ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang seorang Mahfud, bukan tentang kekuasaan, bukan sama sekali. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia, kita pastikan Indonesia menjadi negara berdaulat,” tutur Ganjar
“Bukan berdaulat pada wilayah, tapi juga berdaulat dalam bidang politik, ekonomi, pangan sosial dan banyak kedaulatan lain termasuk kedaulatan digital,” imbuhnya.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan bakal calon presiden (Bacawapres) pendamping Ganjar Pranowo yakni Menko Polhukam Mahfud MD.
Pengumuman itu disampaikan Megawati bersama Ketua Umum pengusung Ganjar Pranowo yakni Plt Ketua Umum PPP, M. Mardiono, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang di DPP PDIP, Jl Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10). (Z-10)
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved