Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Koordinasi Saksi atau Bakorsi Jakarta Raya akan mengawal pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendaftarkan diri menjadi capres cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) di hari pertama pendaftaran, tanggal 19 Oktober 2023.
Ketua Tim 100 Bakorsi Nasional, Dendi Susianto, menuturkan pihaknya telah mengukuhkan relawan yang ada di komunitas FORKOM Relawan Anies menjadi anggota Tim 100 Bakorsi kotamadya dan kabupaten di DKI Jakarta.
Dalam pengukuhan, Dendi mengatakan Bakorsi berkomitmen untuk mendukung pasangan Anies – Muhaimin sebagai Capres Cawapres dalam perhelatan Pilpres 2024 nanti.
Baca juga: Anies-Muhaimin Kirimkan Surat Pemberitahuan Pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU
“Ribuan warga Jakarta berbondong-bondong mendaftar menjadi anggota Tim 100 Bakorsi eluruh Kota dan Kabupaten di DKI Jakarta. Namun demikian anggota Bakorsi yang dikukuhkan hanya 600 orang untuk masing-masing 100 relawan di tiap Kota dan Kabupaten di DKI Jakarta,” terang Dendi, saat acara pengukuhan tim 100 Bakorsi relawan Amin Jakarta Raya, di DPP PKB, Jakarta, Minggu (15/10).
“Selebihnya para relawan akan ditempatkan sebagai Tim 100 Bakorsi di kecamatan-kecamatan seluruh DKI Jakarta”, tambah Dendi.
Baca juga: Dukungan Projo Untuk Prabowo Dinilai Belum Tunjukkan Sikap Jokowi
Ke depan, Dendi menyebut tim 100 Bakorsi akan segera dibentuk sampai tingkat desa dan kelurahan di DKI Jakarta. Hal ini bertujuan untuk menjaga suara pasangan Anies-Cak Imin ini di TPS nanti.
Pembina Bakorsi Nasional, menilai rekam jejak Anies Baswedan di Jakarta menjadi alasan dari antusiasme warga Jakarta untuk menjadi relawan Anies.
“Anies Baswedan telah sukses memimpin Jakarta yang ditunjukkan dengan tingkat kepuasan warga yang tinggi dalam berbagai survei dan diperolehnya puluhan penghargaan dari dalam dan luar negeri,” tegasnya.
Menurutnya, Anies Baswedan dikenal sebagai Gubernur yang berpihak kepada warga miskin dan terpinggirkan, memberikan solusi cerdas atas masalah yang dihadapi warga Jakarta. “Tak heran saat ini warga Jakarta berlomba-lomba mendukung pasangan Anies Muhaimin”, ungkap Tamsil.
Rencananya, tim 100 Bakorsi bakal mengantarkan pasangan Anies-Cak Imin mendaftarkan diri menjadi capres cawapres di KPU di hari pertama pendaftaran, tanggal 19 Oktober 2023. Hal ini dilakukan dalam rangka wujud soliditas dukungan rakyat kepada pasangan yang akrab diapa Amin (Anies-Cak Imin). (Z-3)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved