Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SKANDAL dugaan pemerasan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin memanas pascapenangkapan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Ketua KPK Firli Bahuri didesak dinonaktifkan dari jabatannya.
"Penonaktifan Firli Bahuri menjadi suatu urgensi dalam memastikan proses penegakan hukum tetap berjalan independen dan berintegritas," kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Jumat, 13 Oktober 2023.
Praswad mengatakan penonaktifan Firli penting untuk memastikan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) berjalan tanpa adanya konflik kepentingan. Ketidakhadiran sementara Ketua KPK itu juga diperlukan untuk memastikan pengusutan kabar pemerasan di Polda Metro Jaya tidak diinterupsi karena dua penegak hukum menangani kasus yang saling menyerempet.
Baca juga: Kubu SYL Pertanyakan Alasan Penangkapan, Bakal Didalami Keabsahannya
"Perlu adanya upaya untuk memastikan agar kedua proses tersebut berjalan secara beriringan dengan tidak adanya intervensi dan penyalahgunaan jabatan dalam menghalangi kedua penyidikan tersebut," ucap Praswad.
Kehadiran Firli dinilai bakal terus memperpanjang kisruh. Potensi penyalahgunaan kewenangan pun dinilai semakin kuat jika dia tidak dinonaktifkan.
Baca juga: SYL Jadi Tersangka di KPK, Kapolda: Kasus Pemerasan Jalan Terus
"Tindakan tetap aktifnya Firli Bahuri dapat membuat potensi disalahgunakannya kewenangan di KPK dalam menghalangi proses penyidikan dugaan pemerasan oleh dirinya dan mendelegitimasi proses penyidikan SYL di KPK," ujar Praswad.
Di sisi lain, Polda Metro Jaya terus mengusut dugaan pemerasan dalam penanganan kasus di Kementan meski Syahrul di tahan. Sejumlah saksi diperiksa hari ini, salah satunya Ajudan Firli bernama Kevin Egananta.
(Z-9)
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
KPK periksa Kartika Sari sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek Bekasi, yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara dan pihak swasta.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
Di sidang praperadilan Hasto Kristoyanto, pakar hukum pidana, Jamin Ginting menilai pimpinan KPK tak lagi berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka karena bukan penyidik.
Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penolakan pimpinan KPK era Firli Bahuri dalam menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi rencana Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mau menggugat keabsahan jabatan Komisioner Lembaga Antirasuah jilid VI ke MK
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan Dewas KPK pada hari ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved