Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA survei Indikator Politik Nasional (IPN) merilis hasil riset terbaru dimana elektabilitas bakal calon presiden Prabowo Subianto dinilai menurun, jika dipasangkan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Riset IPN Wahyu Sanjaya menjelaskan Prabowo selalu memuncaki elektabilitas tertinggi dibandingkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
"Namun, jika dipadukan dengan pasangan yang ada, seperti Prabowo- Gibran, minat responden dalam memilih justru menurun dibandingkan jika disandingkan dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, atau Menteri BUMN, Erick Thohir," jelasnya.
Prabowo jika dipasangkan dengan Khofifah mendapatkan elektabilitas sebesar 62,4 persen. Lalu, Prabowo dan Erick sebesar 16,3 persen.
Baca juga: Anies Ungguli Ganjar di Jabar, Prabowo Unggul Dari Keduanya
Sementara Prabowo dan Gibran perolehannya 5,1 persen suara dan yang berada di urutan terbawah adalah Prabowo dan Airlangga sebesar 2,8 persen. Masih ada yang belum menentukan pilihan atau tidak menjawab yakni sebesar 13,4 persen.
Sanjaya menjelaskan alasan lain elektabilitas Prabowo menurun, lantaran mayoritas responden atau sebanyak 67,7 persen tidak mendukung dan sangat tidak mendukung jika Prabowo memilih Gibran sebagai pasangan.
Baca juga: Gerindra Jawa Barat Usulkan Gibran Jadi Pendamping Prabowo
Hanya sebagian kecil atau 11 persen yang hanya mendukung Gibran sebagai pasangan Prabowo. Lalu, yang belum menentukan pilihan atau tidak menjawab sebanyak 20,3 persen responden.
Selanjutnya, jika Prabowo tetap memaksakan Gibran sebagai calon wakil presidennya, maka sebanyak 60,1 persen responden akan mengalihkan dukungan kepada kandidat lain.
"Responden yang tetap memilih Prabowo Subianto dan Gibran hanya tersisa 10,3 persen responden dan yang memilih tidak menjawab atau tidak tahu sebanyak 29,6 persen," ungkapnya.
Survei publik Indikator Politik Nasional digelar 12-26 September 2023, mengambil populasi warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu, di 34 provinsi di Indonesia. Dari populasi itu dipilih secara acak sebanyak 1.500 responden, dengan margin of error 3.05 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Metodologi pengumpulan suara menggunakan multistage random sampling atau cara pengambilan sampel dengan menggunakan kombinasi dari 2 (dua) atau lebih metode pengambilan sampel yang berbeda. Para responden diwawancara melalui telepon oleh tim survei Indikator Politik Nasional. (Z-6)
Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog 4,5 jam dengan lima pengusaha nasional di Hambalang. Pertemuan membahas sinergi pemerintah dan dunia usaha untuk percepatan pembangunan ekonomi.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
Partai Amanat Nasional (PAN) mewacanakan pengusungan Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
Fernando menyebut, posisi Sjafrie sebagai sahabat karib sekaligus menteri paling berpengaruh di kabinet menjadikannya sosok yang sangat kuat.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved