Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
MANTAN penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, mengapresiasi sikap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Syahrul telah berani mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh pejabat KPK usai terseret kasus dugaan korupsi.
"Justru kita harusnya apresiasi SYL atas pilihan sikapnya yang berani ungkap kejahatan besar ini," kata Novel melalui keterangan tertulis, Sabtu, 7 Oktober 2023.
Novel menekankan pentingnya membongkar secara utuh dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri itu. Pihak yang terkait juga harus diproses.
"Oleh karena itu kasus ini harus segera dituntaskan dan pelakunya diberikan hukuman yang berat. Ganti Dewan Pengawas (Dewas) KPK, dan juga pimpinan KPK lain yang bermasalah," ujar Novel.
Di sisi lain, Novel meyakini penyidik KPK bersikap profesional dalam mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Ia juga mendorong campur tangan negara untuk memperbaiki KPK supaya tak lagi kontroversial.
"Selanjutnya negara harus segera memperbaiki KPK dan mendorong pemberantasan korupsi kembali berjalan dengan jujur, objektif, dan profesional," ucap Novel.
Sebelumnya, beredar foto Syahrul duduk bersama Firli. Sementara, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Firli pun dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK buntut tersebarnya foto dirinya duduk bersama Syahrul. Namun, Firli membantah adanya penerimaan uang dari Syahrul.
"Tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah 1 miliar dolar, itu saya baca. Saya pastikan itu tidak ada. Bawanya 1 miliar Dolar itu banyak, yang kedua, siapa yang ngasih 1 miliar dolar?" kata Firli dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis, 5 Oktober 2023. (MGN/Z-4)
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.
KPK memastikan akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021–2023
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
KPK tengah menyelidiki asal-usul sepeda motor milik orang lain yang ditemukan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan disita oleh penyidik pada 10 Maret 2025.
KPK menegaskan bahwa vonis penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak akan menghentikan upaya memburu buronan Harun Masiku
Berbagai temuan terkait program MBG seperti distribusi, layanan dan pengawasan dinilai tidak transparan dan masih sangat karut-marut, harus dikonfirmasi terlebih dahulu
KPK menjelaskan definisi gratifikasi terpenuhi jika bingkisan tersebut diberikan karena jabatan yang melekat pada ASN amupun penyelenggara negara tersebut.
Pemprov Jateng kembali mencatatkan prestasi dengan meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK akan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi sebelum memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto kalah dalam gugatan praperadilan penetapan tersangka oleh KPK.
Komisi antirasuah berharap ekstradisi yang bersangkutan bisa segera dilaksanakan agar proses hukumnya yang tertunda di Indonesia bisa segera dirampungkan.
Tessa mengatakan, keterangan Dina penting untuk kebutuhan pemberkasan kasus. Karena tidak hadir, penyidik akan melakukan penjemputan paksa terhadapnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved