Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
Bakal calon presiden Anies Baswedan menemui Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK). Pertemuan itu berlangsung di kediaman Jusuf Kalla, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (7/10) pagi.
Berdasarkan pantauan di lapangan, pertemuan berlangsung tertutup. Para pewarta hanya bisa menunggu di halaman kediaman JK. Pada foto yang beredar, Anies duduk santai dengan JK. Keduanya berbincang hangat.
Dari informasi yang didapatkan, Anies dan JK membahas soal bangsa dan negara. Kedua tokoh tersebut berdiskusi tentang kondisi terkini dan kemungkinan apa saja yang akan terjadi di masa mendatang.
Baru-baru ini, JK juga menerima kunjungan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Pertemuan itu membahas dinamika politik Tanah Air, khususnya Pilpres 2024.
"Pilpres? Tentu, masa tidak disinggung pilpres," kata JK di kediamannya, Rabu (4/10) lalu.
JK mengaku menyampaikan optimisme terkait peluang seluruh kandidat bakal calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di Pilpres 2024. Baik itu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, maupun Anies Baswedan.
"Semua ada kesempatan, PDIP atau Ganjar punya kesempatan, Pak Prabowo punya kesempatan, Pak Anies punya kesempatan. Semua tergantung kalian yang milih, bagaimana baiknya," ucap JK. (Z-11)
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved