NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

KPK Diminta KPU Membuat Aturan LHKPN Capres dan Cawapres

Candra Yuri Nuralam

29/9/2023 07:24

KPK Diminta KPU Membuat Aturan LHKPN Capres dan Cawapres — Ilustrasi(Antara)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendesain aturan terkait pengumpulan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Upaya tersebut dianggap perlu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap para pasangan calon dan proses pemilu itu sendiri.

"Belakangan KPU berkonsultasi dengan KPK untuk bisa membuat aturan laporan LHKPN capres dan cawapres untuk 2024. KPU ingin membuat kepercayaan publik terhadap transparansi pemilu meningkat," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Jumat (29/9).

Baca juga: Jadwal Pendaftaran Capres tidak Tergantung Dinamika Politik

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan LHKPN bukan cuma digunakan instansinya untuk menelusuri aliran dana dalam penanganan kasus korupsi. Dokumen itu juga penting agar masyarakat bisa memantau kepemilikan aset para pejabat.

"Selama ini, KPK menggunakan LHKPN untuk mencari data (aliran uang) terkait pemberantasan korupsi. Di luar itu, data LHKPN juga bisa membantu aduan masyarakat secara detil," tutur Alex. (Z-11)

Baca juga: Kampanye di Kampus Hanya Sabtu-Minggu

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika

Berita Lainnya

KPK Dalami Aliran Uang dan Penghasilan Bupati Nonaktif Lampung Tengah Ardito Wijaya
10/2/2026 23:00
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK tak Persoalkan Jamdatun Batal Bersaksi di Sidang Ekstradisi Paulus Tannos
10/2/2026 22:39
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK Dalami Peran PT Blueray dan Perusahaan Terafiliasi dalam Kasus Suap Importasi
10/2/2026 22:00
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK Endus Modus Baru Korupsi Wakil Ketua PN Depok Lewat Money Changer
10/2/2026 20:40
KPK mendalami dugaan korupsi Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, yang menggunakan perusahaan penukaran valuta asing untuk menyamarkan uang Rp2,5 miliar.
Skema Impor Gelap Bos Blueray, Barang KW Lolos Tanpa Cek
10/2/2026 20:08
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
KPK Geledah Kantor dan Rumah Dinas Pimpinan PN Depok, Sita USD50 Ribu
10/2/2026 17:00
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
Bonatua Silalahi Terima Ijazah tanpa Sensor Milik Jokowi, Selanjutnya Apa?
10/2/2026 21:26
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Revisi UU Pemilu Mulai Dibahas, Mardani Ali Ingatkan Ancaman Oligarki Politik
20/1/2026 16:32
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Pembahasan Revisi UU Pemilu, Anggota Komisi II DPR RI Soroti Lemahnya Integritas Penyelenggara Jadi Ancaman Demokrasi
20/1/2026 16:21
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU Siap Buka Salinan Ijazah Jokowi
19/1/2026 15:50
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Biaya Pilkada Mahal Bukan Salah Sistem, Ini Biang Keroknya
16/1/2026 20:55
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Ijazah Jokowi Jadi Informasi Publik, KPU Punya Waktu 14 Hari untuk Banding
14/1/2026 18:46
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.

LOAD MORE

Opini

Mutu dan Inklusivitas Pendidikan
11/2/2026 10:09
Deklarasi Kuala Lumpur 2025 dan Masa Depan KHGT
11/2/2026 05:05
Pencabutan Subsidi Layanan Kesehatan Warga Miskin
11/2/2026 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Kompromi Bersyarat Prabowo-Ormas Islam
09/2/2026 05:00
Memulihkan Kepercayaan Pelaku Pasar
02/2/2026 05:00
Dingin Davos, Hangat Harapan: Prabowo-nomics dan Pembangunan Manusia
26/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved