NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

KPK Diminta KPU Membuat Aturan LHKPN Capres dan Cawapres

Candra Yuri Nuralam

29/9/2023 07:24

KPK Diminta KPU Membuat Aturan LHKPN Capres dan Cawapres — Ilustrasi(Antara)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendesain aturan terkait pengumpulan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Upaya tersebut dianggap perlu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap para pasangan calon dan proses pemilu itu sendiri.

"Belakangan KPU berkonsultasi dengan KPK untuk bisa membuat aturan laporan LHKPN capres dan cawapres untuk 2024. KPU ingin membuat kepercayaan publik terhadap transparansi pemilu meningkat," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Jumat (29/9).

Baca juga: Jadwal Pendaftaran Capres tidak Tergantung Dinamika Politik

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan LHKPN bukan cuma digunakan instansinya untuk menelusuri aliran dana dalam penanganan kasus korupsi. Dokumen itu juga penting agar masyarakat bisa memantau kepemilikan aset para pejabat.

"Selama ini, KPK menggunakan LHKPN untuk mencari data (aliran uang) terkait pemberantasan korupsi. Di luar itu, data LHKPN juga bisa membantu aduan masyarakat secara detil," tutur Alex. (Z-11)

Baca juga: Kampanye di Kampus Hanya Sabtu-Minggu

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika

Berita Lainnya

KPK Ungkap OTT Bupati Pekalongan Terkait Proyek Outsourcing
03/3/2026 21:05
KPK ungkap detail OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan suap pengadaan 'outsourcing' di Pemkab Pekalongan.
MAKI Minta KPK Usut Tuntas Laporan Masyarakat Soal Penanganan Tenaga Kerja Asing
03/3/2026 19:28
KORDINATOR Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersikap responsif terhadap setiap laporan masyarakat.
Bupati Pekalongan Kena OTT, Pukat UGM: Kaset Kusut Akibat Biaya Politik Tinggi
03/3/2026 17:41
Zaenur juga mengkritik kondisi internal partai politik saat ini yang dinilainya sebagai institusi paling tidak demokratis dalam sistem demokrasi Indonesia.
Kuasa Hukum Yaqut Pertanyakan Audit Kerugian Negara Pasca-Tersangka
03/3/2026 15:15
Kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) soroti hasil audit kerugian negara KPK yang muncul usai penetapan tersangka. Simak detail sidang praperadilannya.
Wanti-Wanti Hakim Praperadilan Yaqut: Tak Ada Suap dalam Persidangan
03/3/2026 15:12
Hakim Tunggal Sulistyo peringatkan pihak Gus Yaqut dan KPK agar tidak melakukan praktik transaksional dalam sidang praperadilan kuota haji
Praperadilan Yaqut: Tim Hukum Sebut Penetapan Tersangka Cacat Administratif
03/3/2026 15:03
Tim hukum Yaqut Cholil Qoumas sebut penetapan tersangka oleh KPK cacat administratif dan langgar KUHAP baru.
Menakar Arah Revisi UU Pemilu
02/3/2026 05:00
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Bonatua Silalahi Terima Ijazah tanpa Sensor Milik Jokowi, Selanjutnya Apa?
10/2/2026 21:26
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Revisi UU Pemilu Mulai Dibahas, Mardani Ali Ingatkan Ancaman Oligarki Politik
20/1/2026 16:32
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Pembahasan Revisi UU Pemilu, Anggota Komisi II DPR RI Soroti Lemahnya Integritas Penyelenggara Jadi Ancaman Demokrasi
20/1/2026 16:21
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU Siap Buka Salinan Ijazah Jokowi
19/1/2026 15:50
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Biaya Pilkada Mahal Bukan Salah Sistem, Ini Biang Keroknya
16/1/2026 20:55
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.

LOAD MORE

Opini

Arogansi Trump, Pembunuhan Khamenei, dan Dinamika Timteng
03/3/2026 05:15
Mengintegrasikan Diaspora dalam Arsitektur Karier Dosen Nasional
03/3/2026 05:10
Mengesahkan UU PPRT, Menyelamatkan Ekonomi
03/3/2026 05:05

LOAD MORE

Kolom Pakar

Menakar Arah Revisi UU Pemilu
02/3/2026 05:00
Menenun Masa Depan di antara Tarif dan Modal Global
23/2/2026 05:00
Refungsionalisasi Kawasan Hutan sebagai Momentum Transisi Agroindustri 7.0
16/2/2026 05:05

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved