Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
WACANA duet Ganjar Pranowo-Prabowo Subianto bisa terwujud bergantung pada sikap realistis dan kelegawaan dua ketum partai politik yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Pakar politik Universitas Airlangga Kris Nugroho mengatakan menyandingkan keduanya bisa jadi suatu bagian dari upaya menghasilkan dua pasangan saja dalam Pemilu 2024. Namun harus ada prakondisi dalam memenuhi syarat-syarat awal yang harus diakomodasi dari masing-masing kubu.
"Adakah titik temu dari kubu Mega dan Prabowo plus parpol pendukungnya. Partai yang mendukung Prabowo punya titik temu tidak dengan konsep ini," jelasnya, Kamis (21/9).
Hal pertama yang harus menjadi pertimbangan yakni kekuatan elektoral yang memungkinkan jika keduanya disandingkan terutama basis jawa keseluruhan. Jika melihat pengalaman 2019 Ganjar menang lebih dr 80% di Jawa Tengah. Ini harus diimbangi Prabowo dengan basis dukungan di daerah mana saja.
Baca juga: Nama Mahfud Menguat Dampingi Ganjar
"Kalau mengacu pada 2019 Prabowo kuat di sumatera dan jawa barat. Nah apakah itu bisa diterima oleh PDIP"
Selain itu kedua koalisi ini juga harus memperhitungkan aspirasi politik Jokowi. Sama seperti pendukung Ganjar walau tidak berada dalam PDIP juga harus dipastikan untuk mendukung Prabowo. Jika kekuatan pendukung non partai tersebut bersatu maka akan menjadi kekuatan tambahan.
Baca juga: TPN: Jokowi Ikut Tentukan Figur Pendamping Ganjar Pranowo
"Relawan Jokowi juga harus diarahkan mau ke mana dan tentu saja harus mendapat restu dari Jokowi tidak hanya dari Megawatif"
Partai moncong putih sambung dia juga harus realistis dengan situasi dan tantangan pemilu 2024. Megawati disebut tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan partai politik untuk menghadang pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
"Bisa saja sebagai politisi senior Megawati realistis dengan legawa dan PDIP memang harus berpikir ulang karena kondisinya berbeda. Tantangan 2024 berbeda dengan sebelumnya maka dia harus menurunkan standar dalam pragmatis dan kompromi politik," tukasnya.
Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengisyaratkan membuka peluang duet Ganjar- Prabowo meskipun ada historis kelam antara Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo sebelumnya. Sinyal yang sama juga disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang mengatakan apa saja bisa terjadi. (Sru/Z-7)
Presiden Prabowo tegaskan Indonesia tetap non-blok dan tidak gabung aliansi militer. Tawarkan diri jadi mediator AS-Iran dan tetap perjuangkan Palestina
Narasi tersebut dikhawatirkan memperlebar ruang intimidasi dan menormalisasi represi terhadap suara-suara kritis masyarakat.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pastikan pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus, atas perintah Presiden Prabowo.
Penyerahan zakat Presiden Prabowo diterima dan didoakan langsung oleh Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., sebagaimana kewajiban amil untuk mendoakan para muzaki.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan restrukturisasi utang Whoosh rampung. Keputusan final kini ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Cek selengkapnya!
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (13/3) sore.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved