Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WACANA duet Ganjar Pranowo-Prabowo Subianto bisa terwujud bergantung pada sikap realistis dan kelegawaan dua ketum partai politik yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Pakar politik Universitas Airlangga Kris Nugroho mengatakan menyandingkan keduanya bisa jadi suatu bagian dari upaya menghasilkan dua pasangan saja dalam Pemilu 2024. Namun harus ada prakondisi dalam memenuhi syarat-syarat awal yang harus diakomodasi dari masing-masing kubu.
"Adakah titik temu dari kubu Mega dan Prabowo plus parpol pendukungnya. Partai yang mendukung Prabowo punya titik temu tidak dengan konsep ini," jelasnya, Kamis (21/9).
Hal pertama yang harus menjadi pertimbangan yakni kekuatan elektoral yang memungkinkan jika keduanya disandingkan terutama basis jawa keseluruhan. Jika melihat pengalaman 2019 Ganjar menang lebih dr 80% di Jawa Tengah. Ini harus diimbangi Prabowo dengan basis dukungan di daerah mana saja.
Baca juga: Nama Mahfud Menguat Dampingi Ganjar
"Kalau mengacu pada 2019 Prabowo kuat di sumatera dan jawa barat. Nah apakah itu bisa diterima oleh PDIP"
Selain itu kedua koalisi ini juga harus memperhitungkan aspirasi politik Jokowi. Sama seperti pendukung Ganjar walau tidak berada dalam PDIP juga harus dipastikan untuk mendukung Prabowo. Jika kekuatan pendukung non partai tersebut bersatu maka akan menjadi kekuatan tambahan.
Baca juga: TPN: Jokowi Ikut Tentukan Figur Pendamping Ganjar Pranowo
"Relawan Jokowi juga harus diarahkan mau ke mana dan tentu saja harus mendapat restu dari Jokowi tidak hanya dari Megawatif"
Partai moncong putih sambung dia juga harus realistis dengan situasi dan tantangan pemilu 2024. Megawati disebut tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan partai politik untuk menghadang pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
"Bisa saja sebagai politisi senior Megawati realistis dengan legawa dan PDIP memang harus berpikir ulang karena kondisinya berbeda. Tantangan 2024 berbeda dengan sebelumnya maka dia harus menurunkan standar dalam pragmatis dan kompromi politik," tukasnya.
Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengisyaratkan membuka peluang duet Ganjar- Prabowo meskipun ada historis kelam antara Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo sebelumnya. Sinyal yang sama juga disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang mengatakan apa saja bisa terjadi. (Sru/Z-7)
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved