Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan ikut berperan dalam menentukan sosok bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi memiliki peran besar dalam menjaga kesinambungan jalannya pemerintahan dan pembangunan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Benny Rhamdani seusai rapat TPN Ganjar di Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (20/9).
"Hubungan atau kedekatan Ketua Umum PDIP (Megawati Soekarnoputri) dengan Presiden Jokowi, kan didasarkan pada ideologi. Jadi, Presiden Jokowi akan memiliki peran besar dalam penentuan bakal calon wakil presiden (cawapres)," ujar Benny.
Ia menegaskan bakal cawapres pendamping Ganjar akan diputuskan oleh 'dewa-dewa' atau para ketua umum partai pengusung Ganjar bersama Presiden Jokowi. Para ketua umum partai politik itu meliputi, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta, dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.
Baca juga: Alasan KPU Pilih 19-25 Oktober Jadi Waktu Pendaftaran Capres-cawapres
Sebagai salah satu kader utama PDI Perjuangan, terang dia, Jokowi tidak mungkin ditinggalkan Megawati dalam keputusan-keputusan penting. Selain itu, langkah tersebut juga bertujuan untul membantah klaim partai lain yang menyebut Jokowi sebagai bagian dari mereka.
"Pilpres 2024 akan jadi pertaruhan keberlanjutan pembangunan Pemerintahan Presiden Jokowi. Terlebih, Pak Jokowi telah berkali-kali menegaskan tentang Indonesia Emas di 2045 dan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia."
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ini enggan berkomentar saat ditanya sosok bakal calon pendamping Ganjar. Dia hanya meminta masyarakat bersabar dalam menanti sosok bakal cawapres yang akan diputuskan para ketua umum dan Presiden Jokowi.
"Nanti ada kejutan, tunggu saja. Yang pasti, siapa pun cawapres yang akan diputuskan merupakan sosok yang mendapatkan restu langit dan restu bumi," ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Hanura ini.
Soal agenda rapat TPN Ganjar, Benny mengungkapkan pihaknya membahas tentang menyempurnakan tim pemenangan Ganjar di Pilpres 2024 mendatang. Selain membuat struktur di tingkat pusat, lanjut dia, partai politik pendukung Ganjar juga akan membuat struktur tim pemenangan hingga tingkat kabupaten dan kota.
"Tadi, kami menyepakati masuknya tokoh, ulama, dan unsur-unsur masyarakat dalam tim. Tokoh-tokoh ini akan mencerminkan Indonesia mempresentasikan dari timur Indonesia, dari tengah Indonesia, dari barat Indonesia," ungkapnya.
Namun begitu, imbuhnya, pembentukan struktur tim pemenangan ke seluruh daerah tak akan menghalangi pembahasan dan pengambilan keputusan bakal cawapres Ganjar. "Pembahasan cawapres Ganjar dengan pembentukan tim akan berjalan paralel, berbarengan," tandasnya. (J-2)
SEBANYAK 550 foto hasil jepretan Mohammad Guntur Soekarnoputra dipamerkan di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat. Berlangsung 7 – 13 Juni 2025.
RELAWAN Ganjar Pranowo atau Ganjarist menggelar Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 yang dilaksanakan secara serempak
Ganjar mengungkapkan bahwa bantuan dana untuk partai bisa berasal dari berbagai sumber tak hanya terbatas pada APBN.
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menjelaskan tiga fokus utama pada para kader PDIP yang baru terpilih sebagai kepala daerah.
KETUA Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menghadiri sidang Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menghadiri sidang pemeriksaan Hasto Kritsianto sebagai terdakwa.
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved