Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI ATR/BPN Hadi Tjahjanto memiliki peluang menjadi kandidat cawapres. Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo menilai Hadi memiliki kinerja yang baik dan diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo
"Pak Hadi punya kinerja yang baik terus kemudian bisa selesaikan sertifikasi (tanah), itu memang tugas yang diberikan Pak Jokowi di Kementerian BPN ini, kalau untuk jadi kandidat cawapres peluangnya ada sih," ujarnya lewat keterangan yang diterima, Senin (18/9).
Baca juga: NasDem: Pejabat Publik Sebaiknya tidak Menunjukkan Preferensi Politik
Menurut Kunto, persoalan faktor elektabilitas bisa memenangkan pilpres masih belum pasti. Dia mencontohkan saat Jokowi memilih Ma'ruf Amin yang menggantikan Mahfud MD di menit-menit terakhir saat Pilpres 2019, tapi bisa keluar sebagai pemenang.
"Walaupun hitung-hitungan apakah cawapres harus punya elektabilitas tinggi atau tidak itu masih debatable, Pak Ma'ruf Amin contohnya walaupun gak punya elektabilitas setinggi Pak Mahfud tapi kan menang menang juga kan Pak Jokowi," tuturnya.
Baca juga: Presiden Jokowi Sebut Partai-partai Koalisi dan Cawapres Belum Jelas
Kunto menilai, peluang Hadi masih perlu dipertimbangkan dan butuh dorongan elite politik. Menurutnya, jika Jokowi memilih Hadi untuk maju Pilpres 2024 maka kemungkinan Hadi pasti bisa terbuka.
"Menurut saya peluang Pak Hadi walaupun bisa dipertimbangkan tapi tampaknya perlu di dorong terutama kalau Pak Jokowi memang bisa ngomong 'udah pakai Hadi aja' ya pasti bisa, jadi selama Pak Jokowi belum ngomong itu susah peluangnya agak kecil," tuturnya.
Baca juga: Pesantren Jangan Jadi Tempat Ritual Dulang Suara 5 Tahunan
Selain itu, peluang Hadi semakin besar jika ada partai politik di parlemen yang mendorongnya menjadi cawapres. Jika ada maka, peluang mantan Panglima TNI itu dipilih sebagai cawapres akan terbuka.
"Partai mana yang bisa memberikan tiket ke Pak Hadi, kalau ada dan partai itu punya kursi di DPR RI ya tentu peluang Pak Hadi makin besar, tapi kalau enggak peluangnya makin kecil atau mati," pungkasnya. (H-3)
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.
KEMELUT di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hingga kini masih menjadi perbincangan.
Putri Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Siti Haniatunnisa Ma’ruf Amin, meluruskan pernyataan Zulfa Mustofa yang sebelumnya mengeklaim telah memperoleh restu menjadi Pj Ketum PBNU
Sebelumnya, Ma'ruf Amin menjabat posisi Ketua Dewan Pertimbangan MUI pada periode 2020-2025 dan sebagai ketua umum pada periode 2015–2020.
Peluncuran QRIS Wakaf Tunai itu dilaksanakan di sela penyelenggaraan seminar Wakaf Preneur di Jakarta (30/10/2025).
Deklarasi kebangsaan ini dipimpin Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pembina FKN, Ma’ruf Amin didampingi Wury Estu Handayani.
Teddy menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai arah pembangunan bangsa ke depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved