Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menargetkan 50% suara di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut diungkapkan Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar dalam agenda silaturahmi dengan Ajengan dan Habaib se Jawa Barat pada Jumat (15/9).
"Jawa Barat ini akan kita hitung pada kira-kira potensi PKB dan ulama-ulamanya potensi kaum muda dan seluruh kekuatannya paling tidak 50% minimal Insya Allah bisa di tangan," tutur Muhaimin.
Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Imin ini menjabarkan bahwa silaturahminya ke Jawa Barat telah berhasil mengumpulkan seluruh organisasi Islam termasuk NU untuk meminta restu demi kemenangan di Pemilu 2024 mendatang.
Baca juga : PKS Resmi Beri Restu Cak Imin jadi Cawapres Anies
"Ya Alhamdulillah seluruh keluarga ahlussunnah wal jamaah baik yang NU maupun ahlussunnah wal jamaah yang organisasinya macem-macem berkumpul karena di Jawa Barat ini ada NU ada macem-macem organisasi. Alhamdulillah semua tumplek-plek di sini semuanya bahu-membahu para ulama para kiai para ulama para (ga jelas) dari berbagai umur berbagai pengaruh Alhamdulillah ini membahagiakan kita. Artinya Jawa Barat akan menjadi lumbung suara," tukas Gus Imin.
Agenda ini dihadiri oleh ratusan Kiai, Habaib dan Ajengan. Bahkan, tak ketinggal relawan AMIN (Anies-Muhaimin) pun turut menyaksikan dan antusias mendengarkan orasi politik yang disampaikan Gus Imin. (MGN/Z-4)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved