Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKJEN Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Hasanuddin Wahid menyerahkan kepada masyarakat ihwal pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut memilih pasangan Amin merupakan bidah. Ia yakin masyarakat sudah cerdas dalam menentukan pilihannya.
"Mau dibilang apa itu (bidah) apa, tapi intinya kembalikan kepada rakyat rakyat sudah cerdas," ujar Hasanuddin ditemui di Gedung DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).
Hasanuddin mengaku tak khawatir dengan pandangan negatif terhadap Amin yang merupakan akronim dari Anies-Muhaimin. Ia juga menyerahkan kepada masyarakat dalam menilai sikap Menag Yaqut yang melakukan politik praktis.
Baca juga: PKB-Nasdem Bentuk Timnas Pemenangan Amin
"Kalau menurut rakyat gimana kalau ada pejabat seperti itu. Rakyat aja yang menilai," tuturnya.
Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas, melakukan candaan saat pidato pada pembukaan orientasi pegawai P3K di gedung balai diklat Kemenag Surabaya. Menag menyebut tidak akan memilih pasangan Amin yang merupakan akronim dari salah satu paslon, karena merupakan bidah.
Baca juga: Menag Yaqut Bilang Anies-Muhaimin Bidah, NasDem tak Ambil Pusing
Sebelumnya, pernyataan Yaqut disampaikan sambil berseloroh saat memberi sambutan pada kegiatan Diklat Keagamaan di Surabaya, Jawa Timur. Mulanya, Gus Yaqut menyapa Kepala Balitbang Diklat Kementerian Agama Amin Suyitno.
Nama itu memiliki kesamaan dengan akronim bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
"Biasanya dipanggil Pak Yitno, bukan Amin Suyitno. Jangan-jangan ada capres singkatannya Amin," ujar Gus Yaqut dengan nada bercanda.
"Tapi saya enggak pilih itu (Amin), Pak. Jelas ya? Masih ada yang pilih itu, bidah," sambungnya. (MGN/Z-7)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
GEJALA otokratisasi menguat dalam dekade terakhir seiring dengan kecenderungan pemusatan kuasa dan atribusi berlebihan pada figur pemimpin
Masyarakat berharap pelaku tipikor dihukum berat. Sayangnya, sanksi hukum bagi pelaku tipikor acap mengecewakan publik.
HARI ini perang Hamas-Israel mendominasi pemberitaan politik global. Bukan hanya elite politik di semua negara, warga awam global pun ikut membicarakannya.
"Jadi selama jalan tol itu ada maka keuntungan yang didapat di jalan tol juga diterima oleh pemilik tanah,"
PT Pertamina (Persero) membantah sekaligus menegaskan bahwa truk yang direkam warga membawa baliho pasangan bakal calon presiden-wakil presiden bukan milik mereka.
ANIES Baswedang menyebut, tingginya angka pengangguran dan kian lebarnya ketimpangan masyarakat Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved