Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
SEKJEN Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Hasanuddin Wahid menyerahkan kepada masyarakat ihwal pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut memilih pasangan Amin merupakan bidah. Ia yakin masyarakat sudah cerdas dalam menentukan pilihannya.
"Mau dibilang apa itu (bidah) apa, tapi intinya kembalikan kepada rakyat rakyat sudah cerdas," ujar Hasanuddin ditemui di Gedung DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).
Hasanuddin mengaku tak khawatir dengan pandangan negatif terhadap Amin yang merupakan akronim dari Anies-Muhaimin. Ia juga menyerahkan kepada masyarakat dalam menilai sikap Menag Yaqut yang melakukan politik praktis.
Baca juga: PKB-Nasdem Bentuk Timnas Pemenangan Amin
"Kalau menurut rakyat gimana kalau ada pejabat seperti itu. Rakyat aja yang menilai," tuturnya.
Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas, melakukan candaan saat pidato pada pembukaan orientasi pegawai P3K di gedung balai diklat Kemenag Surabaya. Menag menyebut tidak akan memilih pasangan Amin yang merupakan akronim dari salah satu paslon, karena merupakan bidah.
Baca juga: Menag Yaqut Bilang Anies-Muhaimin Bidah, NasDem tak Ambil Pusing
Sebelumnya, pernyataan Yaqut disampaikan sambil berseloroh saat memberi sambutan pada kegiatan Diklat Keagamaan di Surabaya, Jawa Timur. Mulanya, Gus Yaqut menyapa Kepala Balitbang Diklat Kementerian Agama Amin Suyitno.
Nama itu memiliki kesamaan dengan akronim bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
"Biasanya dipanggil Pak Yitno, bukan Amin Suyitno. Jangan-jangan ada capres singkatannya Amin," ujar Gus Yaqut dengan nada bercanda.
"Tapi saya enggak pilih itu (Amin), Pak. Jelas ya? Masih ada yang pilih itu, bidah," sambungnya. (MGN/Z-7)
Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.
KPK diminta memeriksa tiga mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah terkait dugaan korupsi di Kemenaker
GEJALA otokratisasi menguat dalam dekade terakhir seiring dengan kecenderungan pemusatan kuasa dan atribusi berlebihan pada figur pemimpin
Masyarakat berharap pelaku tipikor dihukum berat. Sayangnya, sanksi hukum bagi pelaku tipikor acap mengecewakan publik.
HARI ini perang Hamas-Israel mendominasi pemberitaan politik global. Bukan hanya elite politik di semua negara, warga awam global pun ikut membicarakannya.
"Jadi selama jalan tol itu ada maka keuntungan yang didapat di jalan tol juga diterima oleh pemilik tanah,"
PT Pertamina (Persero) membantah sekaligus menegaskan bahwa truk yang direkam warga membawa baliho pasangan bakal calon presiden-wakil presiden bukan milik mereka.
ANIES Baswedang menyebut, tingginya angka pengangguran dan kian lebarnya ketimpangan masyarakat Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved