Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTAKomisi II DPR RI Guspardi Gaus mengharapkan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar sesegera mungkin menuntaskan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di IKN.
Terlebih lagi, Presiden Joko Widiodo telah merencanakan Upacara Hari Kemerdekaan akan digelar 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara mendatang.
“Kami sudah melakukan kunjungan kerja ke IKN, Panja (Komisi II) untuk melihat secara nyata bagaimana kondisi objektif infrastruktur yang sedang dibangun itu," kata Guspardi.
Baca juga: Proyek Strategis Nasional 2024 Mencapai Rp45,7 Triliun. Untuk Apa Saja?
"Memang ada beberapa hal yang sudah disiapkan dalam proses pembangunan itu. Namun saya lihat berkaitan dengan kantor kementerian agaknya belum dilakukan pembangunannya,” ujar Guspardi di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).
“Termasuk kantor DPR pun kami dipandu oleh tim kami yang ada di sana menjelaskan bahwa lokasi Gedung DPR yang sifatnya masih belum tersentuh oleh pembangunan," jelasnnya.
Baca juga: Anggaran Pembangunan Kompleks Pemerintahan di IKN Capai Rp40,6 Triliun
"Oleh karena itu, mudah-mudahan kita harapkan kalau memang ada obsesi daripada Bapak Presiden untuk melakukan acara peringatan ulang tahun (kemerdekaan) di tanggal 17 Agustus 2024 tentu kita harapkan percepatan pembangunan ini segera dilakukan,” terang Guspardi.
Terkait hal itu, politikus dari Fraksi PAN ini mendorong kembali Otorita IKN agar segera mempercepat proses pembangunan infrastruktur.
Baca juga: Presiden Jokowi Anggarkan Infrastruktur Tahun 2024 Sebesar Rp422,7 Triliun
“Nah sekarang ini memang proses pembangunan itu sedang dilakukan percepatannya, di mana pelaksanaannya dilakukan 24 jam (yang) dilakukan 2 shift atau 3 shift. Dan ketika kami di situ (IKN) memang sedang berlangsung pembangunan itu dilakukan oleh pihak orang yang diberi tanggung jawab untuk melakukan proses dari pembangunan itu dari berbagai sektor,” tegasnya. (RO/S-4)
usulan agar presiden dapat langsung menunjuk Kapolri tanpa persetujuan DPR RI sebagai gagasan yang masuk akal dan sejalan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
Meski penduduk Indonesia terdiri dari 50% perempuan, posisi mereka dalam politik dan pemerintahan masih jauh dari proporsional.
Persoalan yang dimaksud Puan, antara lain, perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, penanganan kejadian luar biasa penyakit campak, mitigasi dan penanganan bencana
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
10.015 pejabat di sektor eksekutif belum menyerahkan LHKPN. Lalu, sebanyak 2.941 penyelenggara negara di sektor legislatif belum menyerahkan berkas asetnya kepada KPK.
Kunjungan-kunjungan para siswa sekolah ke gedung DPRD DKI Jakarta selama ini hanya sebatas pengenalan ruang-ruang kerja anggota dewan dan penjelasan singkat mengenai fungsi legislasi.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Otoritas Palestina meradang lantaran Israel kian memperketat kendali atas Tepi Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved