Presiden Jokowi Anggarkan Infrastruktur Tahun 2024 Sebesar Rp422,7 Triliun

UNTUK mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur 2024 dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun.

Presiden RI Joko Widodo pada Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2024, Beserta Nota Keuangan di Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (16/8), mengatakan, anggaran ini akan diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier.

Selain itu, anggaran infrastruktur tahun 2024 akan dipacu untuk penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan, pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi; serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN.

"Akselerasi pembangunan infrastruktur ditempuh dengan bauran skema pendanaan, melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/Lembaga serta meningkatkan peran swasta," kata Presiden.

Untuk itu, kata Presiden, Pemerintah terus mendorong pengembangan Skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih masif dan berkelanjutan.

Kelanjutan proyek strategis nasional tahun 2024

Terkait dengan pembangunan infrastruktur, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah menganggarkan kelanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2024 mencapai Rp45,7 triliun.

"Untuk PSN Rp45,7 triliun terutama untuk double track kereta api, bendungan, irigasi dan jalan tol," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu (16/8).

Secara kumulatif, Bendahara Negara tersebut mengatakan anggaran untuk infrastruktur tahun 2024 mencapai Rp422,7 triliun. Angka tersebut naik 5,8% dibandingkan outlook2023 yang tercatat Rp399,6 triliun.

Dari total anggaran itu, secara rinci untuk Belanja K/L sebesar Rp213,7 triliun yang digunakan untuk pelaksanaan Instruksi Presiden (inpres) Jalan Daerah, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), renovasi stadion, serta sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan.

Selain itu, Belanja Non K/L sebesar Rp20,3 triliun yang digunakan untuk infrastruktur daerah, daerah otonom baru (DOB), dan dukungan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Belanja Non K/L terutama untuk daerah otonomi baru, kita tahu bahwa Papua ada provinsi-provinsi baru, maka kita juga mengalokasikan untuk pembangunan sarana provinsi baru tersebut," ujar Sri Mulyani.

Kemudian, belanja Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp94,8 triliun yang dialokasikan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), fisik infrastruktur dan Dana Alokasi Umum (DAU) bidang pekerjaan umum. Sedangkan untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN sebesar Rp93,9 triliun.

Adapun per 11 Juli 2023, sebanyak 158 PSN senilai Rp102,6 triliun. Dengan adanya perkembangan itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan 25 proyek agar dapat diselesaikan tahun ini.

Untuk tahun 2024, terdapat 31 proyek lagi untuk diselesaikan. Adapun pemerintah telah menetapkan terdapat 210 proyek dan 12 program PSN dengan nilai investasi mencapai Rp5.764 triliun.

Presiden Joko Widodo menargetkan keseluruhan proyek PSN agar dapat dirampungkan pada 2024, terutama dalam hal pembebasan lahan serta perizinan. (Ant/Z-4)