Anggaran Pembangunan Kompleks Pemerintahan di IKN Capai Rp40,6 Triliun

PEMERINTAH menganggarkan Rp40,6 triliun untuk pembangunan infrastruktur di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, di tahun depan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menargetkan sejumlah gedung perkantoran pemerintah, seperti Kantor Kepresidenan RI rampung di 2024.

"Kantor presiden, empat kantor kementerian koordinator dan berapa kementerian seperti Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) akan selesai di 2024," ungkap Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8).

Baca juga : PUPR: Air Keran di IKN Nusantara Bisa Langsung Diminum

Ia menambahkan pihaknya juga akan membangun plaza dan lapangan upacara di depan kawasan Istana Presiden KIPP IKN. Tempat tersebut digunakan untuk menyelenggarakan upacara Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024.

Baca juga : Pertamina akan Bangun Rumah Sakit hingga Kampus di IKN

Kemudian, Basuki menuturkan progres pembangunan jalan tol yang akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) juga ditargetkan akan rampung di tahun depan.

"Yang akan selesai di 2024 juga lapangan untuk upacara. Jalan tol yang untuk mempersingkat perjalanan dari Balikpapan ke IKN sudah akan selesai di 2024," sebutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan anggaran Rp40,6 triliun juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur prioritas di ibu kota baru, seperti bandara VVIP di Nusantara.

Ia menjelaskan IKN dibangun dalam jangka waktu yang panjang. Untuk tahap pertama dimulai dengan menggunakan dana dari APBN hingga 2024. Selanjutnya, berasal dari swasta atau dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)

"Kita semua tahu bahwa IKN di bangun dalam jangka waktu yang cukup panjang sampai 2045 sebetulnya," ucapnya.

Untuk tahun depan, Menkeu menerangkan pembangunan IKN diprioritaskan untuk memindahkan ribuan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN. Dilansir laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), skema pemindahan aparatur sipil negara (ASN) disiapkan pemerintah sebaik mungkin. Tahap pertama, atau pada 2024, ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan ada 16.990 orang.

"Jadi prioritas di 2024 adalah dalam rangka untuk secara perpindahan yang layak di mana kita bisa melihat pusat dari pemerintahan dan supportingnya ditargetkan bisa selesai di 2024," tutupnya. (Z-8)