Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengungkapkan air keran di IKN Nusantara bisa langsung diminum.
"Kualitas air keran di IKN nantinya bisa langsung diminum," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga di Jakarta, Rabu (9/8).
Danis mengatakan air bersih yang disalurkan ke keran-keran air di IKN diproses dengan instalasi pengolahan air, kemudian disalurkan ke IKN melalui jaringan pipa yang dilengkapi teknologi foodgrade.
Baca juga : Lelang Beres, 47 Tower Rusun ASN di IKN Ditargetkan Rampung 2024
Di dalam pipa airnya terdapat lapisan berteknologi foodgrade, kemudian air yang melewati pipa-pipa tersebut tidak akan terkontaminasi oleh pipa karena pipanya dilapisi oleh lapisan beton dan semen sehingga menjamin kualitas air.
Begitu pengiriman air minum tersebut masuk ke dalam kota, air minum tersebut disalurkan melalui pipa-pipa yang terpasang di multi-utility tunnel atau MUT.
Nantinya dalam MUT itu, ketika ada jaringan yang harus diperbaiki atau diganti maka teknisi perbaikan tinggal masuk ke dalam MUT untuk melakukan perbaikan.
Baca juga : Pembangunan IKN, Ada 10 dari 82 Paket Telah Dikerjakan
Infrastruktur MUT ini juga akan dikendalikan dan diawasi oleh semacam ruang kendali (control room), sehingga bisa mendeteksi kerusakan dan kebocoran yang terjadi di MUT.
Berdasarkan Lampiran II UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN mengenai Rencana Induk IKN menyatakan pembangunan dan pengembangan Kawasan Ibu Kota Negara atau IKN akan memadukan tiga konsep perkotaan yakni kota hutan, kota spons, dan kota cerdas.
Prinsip dasar pengembangan kawasan dalam IKN sendiri didasarkan pada delapan prinsip pembangunan IKN yang mengedepankan alam, teknologi, dan keberlanjutan lingkungan.
Baca juga : PUPR: Pembangunan IKN bakal Rampung Seluruhnya pada 2045
Perencanaan IKN dijalin dengan konsep berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi alam, lingkungan terbangun dan sistem sosial secara harmonis.
Selain itu prinsip dasar pengembangan IKN juga menjaga kemungkinan buruknya dampak urbanisasi serta cuaca ekstrem yang dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana, seperti banjir dan kekurangan air baku. (Ant/Z-4)
Baca juga : Menteri PUPR Pastikan Istana Negara-Kantor Presiden di IKN Selesai Juli 2024
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tak mempersoalkan usulan Partai NasDem terkait Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Permintaan pergudangan di Banjarmasin mengalami lonjakan signifikan sepanjang 2025, seiring dengan transformasi kawasan industri
Selain inovasi tersebut, proyek ini juga menerapkan konsep Bangunan Gedung Cerdas dan Bangunan Gedung Hijau yang mampu menghemat energi secara signifikan.
REI tegaskan properti sebagai pengungkit ekonomi nasional lewat pendekatan Propertinomic, dimulai dari Kalimantan Timur, jantung Ibu Kota Negara (IKN).
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan memprotes langkah pemerintah yang menunda pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimistis anggaran yang dialokasikan untuk IKN bisa segera cair.
Pemangkasan anggaran itu ditujukan untuk perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, hingga focus group discussion (FGD).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved