Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024 mencatatkan defisit sebesar Rp507,8 triliun atau setara 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut melebar dari realisasi Defisit anggaran 2023 yang senilai Rp347,6 triliun atau 1,65% terhadap PDB.
"Defisit akhir tahun 2024 terjaga dari yang kita desain di awal dengan level 2,29%. Sempat didesain memburuk ke 2,7%, namun kita kembalikan ke kondisi baik," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (6/1).
Bendahara Negara menjelaskan pendapatan negara pada tahun lalu sebesar Rp2.842,5 triliun. Angka ini setara 101,4% dari target dan naik 2,1% dari tahun sebelumnya (year on year/yoy). Sementara, belanja negara mencapai Rp3.350,3 triliun atau 98% dari target dan melonjak 7,3% secara tahunan.
Sri Mulyani kemudian mengungkapkan penerimaan pajak di 2024 hanya mencapai 97,2% berdasarkan target Undang-Undang APBN 2024 yang sebesar Rp 1.988,9 triliun. Selain itu, penerimaan bea dan cukai juga tidak mencapai target Rp321 triliun, yakni hanya menerima Rp300,2 triliun.
"Penerimaan pajak mengalami tekanan. Tidak mencapai target awal, tapi lebih baik dari laporan semester kita. Cerita yang sama dengan bea dan cukai. Bea cukai kita tutup dengan penerimaan Rp300,2 triliun," terangnya.
Selanjutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2024 terjaga baik dengan merealisasikan Rp579,5 triliun. Angka tersebut melampaui outlook laporan semester yang dibidik sebesar Rp549,1 triliun dan juga melampaui target awal APBN yang senilai Rp492 triliun.
"Jadi, meski dalam situasi yang begitu rentan, dengan tekanan bertubi-tubi, pendapatan negara masih terjaga dengan Rp2.842,5 triliun. Artinya, kita masih tumbuh dibandingkan tahun 2023 yang Rp2.783,9 triliun," pungkas Menkeu. (Ins/P-3)
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap sektor pendidikan. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan civitas akademika Unhan RI
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa pelemahan rupiah di atas level Rp16.300 per dolar Amerika Serikat (AS) disebabkan oleh kebijakan Presiden AS Donald Trump.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved