Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024 mencatatkan defisit sebesar Rp507,8 triliun atau setara 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut melebar dari realisasi Defisit anggaran 2023 yang senilai Rp347,6 triliun atau 1,65% terhadap PDB.
"Defisit akhir tahun 2024 terjaga dari yang kita desain di awal dengan level 2,29%. Sempat didesain memburuk ke 2,7%, namun kita kembalikan ke kondisi baik," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (6/1).
Bendahara Negara menjelaskan pendapatan negara pada tahun lalu sebesar Rp2.842,5 triliun. Angka ini setara 101,4% dari target dan naik 2,1% dari tahun sebelumnya (year on year/yoy). Sementara, belanja negara mencapai Rp3.350,3 triliun atau 98% dari target dan melonjak 7,3% secara tahunan.
Sri Mulyani kemudian mengungkapkan penerimaan pajak di 2024 hanya mencapai 97,2% berdasarkan target Undang-Undang APBN 2024 yang sebesar Rp 1.988,9 triliun. Selain itu, penerimaan bea dan cukai juga tidak mencapai target Rp321 triliun, yakni hanya menerima Rp300,2 triliun.
"Penerimaan pajak mengalami tekanan. Tidak mencapai target awal, tapi lebih baik dari laporan semester kita. Cerita yang sama dengan bea dan cukai. Bea cukai kita tutup dengan penerimaan Rp300,2 triliun," terangnya.
Selanjutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2024 terjaga baik dengan merealisasikan Rp579,5 triliun. Angka tersebut melampaui outlook laporan semester yang dibidik sebesar Rp549,1 triliun dan juga melampaui target awal APBN yang senilai Rp492 triliun.
"Jadi, meski dalam situasi yang begitu rentan, dengan tekanan bertubi-tubi, pendapatan negara masih terjaga dengan Rp2.842,5 triliun. Artinya, kita masih tumbuh dibandingkan tahun 2023 yang Rp2.783,9 triliun," pungkas Menkeu. (Ins/P-3)
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa pelemahan rupiah di atas level Rp16.300 per dolar Amerika Serikat (AS) disebabkan oleh kebijakan Presiden AS Donald Trump.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved