Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
DEWAN Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta bersama DPW Partai NasDem DKI Jakarta, menggelar kegiatan silaturahmi, istighosah dan doa bersama untuk kesuksesan bacapres-bacawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Dalam acara yang berlangsung di Pendopo Pondok Nangka, Jakarta Timur, puluhan kader PKB dan NasDem serta masyarakat sekitar terlihat memadati kegiatan acara. Kegiatan itu juga turut dihadiri tokoh agama setempat.
"Acara ini tiada lain yaitu meminta pertolongan kepada Allah SWT biar Pemilu ini berjalan lancar, dan juga terutama untuk capres-cawapres dari PKB dan NasDem untuk diberikan kemudahan kepada Allah SWT, diberikan keselamatan dan tidak ada hal-hal yang sifatnya bisa merugikan kedua pasangan kami ini," ucap Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas ditemui di sela-sela kegiatan, Kamis (7/9) malam.
Baca juga: PB PMII Desak KPK Adakan Klarifikasi Publik untuk Bersihkan Nama Muhaimin dari Tudingan Korupsi
Lebih lanjut, Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta Nurcahyo Anggorojati mengatakan, selain meminta pertolongan kepada Allah SWT agar kemudian Anies-Muhaimin diberikan kelancaran pada Pilpres 2024 mendatang. Kegiatan ini juga digelar untuk mempererat silaturahmi antar kader Partai NasDem dengan kader Partai PKB khususnya di wilayah DKI Jakarta.
"Kami di tingkat bawah (provinsi) menyambut ini (deklarasi pasangan Anies-Muhaimin dengan baik, (Acara ini) tentu juga diharapkan bahwa sampai tingkat kebawah kami mempunyai kerja sama yang erat dan saling membantu bersama untuk kemenangan Pilpres dan untuk kemenangan Pileg," jelas Nurcahyo.
Baca juga: Anies Yakin Terus Jalan Bersama PKS
Disinggung terkait tidak adanya kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat ini diketahui masih menjadi bagian dari Koalisi pendukung Anies-Muhaimin, Yoyo -sapaan akrab Nurcahyo- mengatakan bahwa pihaknya sudah mencoba berkoordinasi dengan DPW PKS DKI Jakarta, hanya saja memang belum mendapat konfirmasi.
Namun demikian, Yoyo dan Hasbiallah memahami belum adanya konfirmasi langsung dari DPW PKS DKI Jakarta, karena acara ini digelar dadakan bahkan direncanakan pada dua hari lalu.
"Jadi menurut saya kita perlu berhati-hati ya, karena kami masih mendengar kalau dari DPP PKS sendiri masih menunggu juga keputusan Dewan Syuro (keputusan mendukung Anies-Muhaimin). kami harus menghormati apa yang terjadi di internal DPP PKS," tukasnya. (Rif/Z-7)
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Jika PPP ingin kembali eksis, sudah sewajarnya harus membuka diri dengan merangkul semua pihak
ANIES Baswedan turut menjadi salah satu tokoh ternama yang melayat Ibrahim Sjarief Assegaf. Sosok Ibrahim, suami Najwa Shihab meninggal dunia pada Selasa, (20/5) siang.
KABAR Ibrahim Sjarief Asegaf, suami Najwa Shihab meninggal dunia, menjadi perhatian banyak kalangan. Beberapa tokoh ikut melayat seperti Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan.
Cari tahu partai politik Anies Baswedan! Telusuri perjalanan karir politiknya, dari akademisi hingga tokoh publik. Informasi lengkap dan relevan di sini!
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved