Soal Percepatan Pilkada 2024, KPU Kita Tunggu UU

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) tak membantah pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait wacana memajukan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. KPU pun menyanggupi asal sesuai dengan aturan Undang-Undang Pilkada.

“Dalam konteks pelaksanaan salah satu prinsip penyelenggaraan pemilihan atau pilkada yaitu prinsip berkepastian hukum,” tegas Komisioner KPU RI, Idham Holik kepada Media Indonesia, Selasa (5/9).

Idham menuturkan apapun yang diatur oleh UU Pilkada, KPU akan melaksanakan, termasuk jika ada aturan yang meminta pilkada dimajukan.

Adapun Kemendagri mengaku sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal wacana memajukan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. KPU disebut menyanggupi.

“Kita diskusi dengan KPU, mereka mengatakan skenarionya bisa dilakukan dan tahapannya bisa diatur," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Kemendagri, Selasa (5/9).

Tito mengatakan pemerintah dan KPU telah menghitung tahapan di 2024. Ronde kedua pemilihan presiden (pilpres) dijadwalkan pada Juli 2024.

"Sehingga tahapan bisa berlangsung, September pemungutan suara pilkada," papar eks Kapolri itu.

Sementara itu, Tito menyampaikan sikap Kemendagri atas wacana memajukan pilkada.

Pihaknya merasa rencana itu cukup rasional."Sepanjang KPU siap mengerjakan, merasa mampu, why not?" ujar dia. (Z-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi