Restorative Justice tidak Bisa Digunakan untuk Semua Perkara

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada jajaran di setiap Polda untuk mengedepankan penyelesaian perkara dengan restorative justice (RJ), namun tepat sasaran. Menyusul itu, Kapolda Sumatra Utara (Sumut) Irjen Agung Setya Imam Effendi menyebut RJ hanya diterapkan kepada kasus yang memenuhi syarat.

"Sehingga, bisa dipahami bagaimana masyarakat bahwa restorative justice ini tidak untuk semua perkara," kata Agung, Selasa (5/9).

Agung mengatakan sebagaimana aturan dalam Mahkamah Agung (MA), RJ bisa dilakukan kepada perkara yang kerugiannya di bawah Rp2,5 juta. Eks asisten Kapolri bidang operasi ini berharap RJ bisa memberikan keadilan di masyarakat.

Kapolda memerintahkan RJ dilakukan langsung oleh Kapolres dan Kapolsek agar penerapannya tepat sasaran. Agung meyakini pada jajaran tersebut persoalan lebih diketahui secara detail karena langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Baca juga: Polda Sumut Cek Kasus TPPO Senilai Rp90 Triliun

Namun, Agung meminta jajaran Kapolres dan Kapolsek harus melihat tidak hanya dari perspektif hukum, tetapi juga sosial. Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui RJ dapat lebih terasa oleh masyarakat.

Dia menyebut, di Polda Sumut sendiri perkara yang diselesaikan secara RJ didominasi oleh kasus perselisihan dan pencurian. Kedua perkara itu bisa diselesaikan dengan RJ karena kerugiannya kurang dari Rp2,5 juta.

"Itu juga sudah diatur dalam Mahkamah Agung yang memberikan keputusan bilamana kerugian kurang dari Rp2.500.000 kiranya bisa diselesaikan secara restorative justice," ujar Kapolda.

Di samping itu, RJ juga direalisasikan oleh Polres Simalungun. Kapolres Simalungun, AKBP Ronald F.C Sipayung menggelar RJ secara massal.

Baca juga: Polda Sumut Gerebek Aksi Penebangan Liar yang Buat Gundul 700 Hektare Hutan Mangrove

Terdapat 64 perkara yang didamaikan melalui RJ. Korban dan terlapor pun telah saling memaafkan. Hukuman yang diberikan kepada tersangka adalah kegiatan bakti sosial seperti membersihkan tempat ibadah dan perkantoran.

"Restorative justice dipandang sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak dengan cara mediasi," ungkap Kapolres. (Z-6)