Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
PENELITI senior Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan, tidak ada hal ihwal kegentingan memaksa sebagai syarat bagi pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu untuk memajukan jadwal Pilkada 2024 dari yang awalnya November menjadi September.
"Hal ihwal kegentingan memaksa apa sebagai syarat perppu itu dilakukan? Tidak ada kegentingan memaksa yang terjadi," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (31/8).
Lagi pula, lanjutnya, pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang telah menyepakati bahwa Pilkada 2024 digelar pada November sejak jauh-jauh hari. Oleh karena itu, ia menilai langkah pemerintah untuk menerbitkan perppu memperjelas cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Majukan Jadwal Pilkada 2024, Golkar: Lebih Baik
"Maka jelas sekali kepentingan politiknya, Jokowi ingin cawe-cawe menentukan siapa yang akan menang di Pilkada 2024 nanti," tandasnya. (Tri/Z-7)
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
DAFTAR Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, bertambah 4.965 orang.
DUA daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang pada 27 Agustus 2025 mendatang.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) ulang Pilkada 2024 di Kabupaten Barito Utara
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved