Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI senior Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan, tidak ada hal ihwal kegentingan memaksa sebagai syarat bagi pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu untuk memajukan jadwal Pilkada 2024 dari yang awalnya November menjadi September.
"Hal ihwal kegentingan memaksa apa sebagai syarat perppu itu dilakukan? Tidak ada kegentingan memaksa yang terjadi," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (31/8).
Lagi pula, lanjutnya, pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang telah menyepakati bahwa Pilkada 2024 digelar pada November sejak jauh-jauh hari. Oleh karena itu, ia menilai langkah pemerintah untuk menerbitkan perppu memperjelas cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Majukan Jadwal Pilkada 2024, Golkar: Lebih Baik
"Maka jelas sekali kepentingan politiknya, Jokowi ingin cawe-cawe menentukan siapa yang akan menang di Pilkada 2024 nanti," tandasnya. (Tri/Z-7)
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved