Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MANTAN Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melihat tanda-tanda demokrasi tak sehat. Kondisi ini dimulai dari situasi kebebasan berpendapat di media sosial.
"Ini tanda-tanda (Demokrasi) yang tidak sehat, kenapa saya katakan begitu. Ada dua sistem di dunia ini, demokratik dan non demokratik. Nondemokratik pilarnya adalah fear rasa takut, yang demokratik pilarnya adalah trust," kata Anies dalam Kuliah Kebangsaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) di Balai Serbaguna Purnomo Prawiro UI, Depok, Jawa Barat, Selasa (29/8).
Anies menuturkan sebuah negara demokrasi mestinya mengandalkan keterbukaan, kebebasan, dan kepercayaan. Sebaliknya, negara nondemokrasi mengandalkan rasa takut.
Baca juga: Setuju Koruptor Dimiskinkan, Anies: Bikin Efek Jera
"Karena itu perhatikan rezim-rezim otoriter pasti mengandalkan rasa takut untuk menjalankan kekuasaannya, begitu rasa takut itu hilang rezimnya tumbang," ujar Anies.
Ia mencontohkan adanya self censorship atau sensor diri ketika di media sosial. Ada kekhawatiran ketika mengkritik persoalan negara sendiri.
Baca juga: Momen Anies Tampilkan Konoha dan Wakanda Saat Singgung Kebebasan Berpendapat
"Ada self censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebut kota yang polusinya paling buruk Lahore, Pakistan, dan lalu mengkritik Kota Lahore habis-habisan," ucap Anies.
Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) itu menekanan kondisi itu sudah cukup membuktikan demokrasi tak sehat. Kebebasan berekspresi dan berpendapat mestinya harus diprioritaskan.
"Ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat, karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang kita," ujar Anies. (Z-3)
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Kritik masyarakat, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece, sepatutnya dianggap sebagai bentuk kontrol publik terhadap pemerintah
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Abraham Samad diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, Rabu (13/8) lantaran podcast atau siniar yang dibuatnya membahas tentang tudingan ijazah palsu Jokowi.
Tindakan Paspampres sudah terkualifikasi menghalangi kebebasan berpendapat
Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak antikritik terhadap pendapat publik. Pemerintah terbuka dan siap memperbaiki diri jika mendapat kritik dari publik.
MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio mengumumkan kebijakan pembatasan visa terbaru yang ditujukan kepada pejabat asing.
Warisan otoritarianisme masih tetap dirasakan sampai saat ini. Amnesty International Indonesia menilai, peringatan 27 tahun reformasi justru diwarnai dengan erosi hak asasi manusia (HAM).
Hasan menyebut bahwa mahasiswi tersebut masih sangat muda dan mungkin terlalu bersemangat dalam menyampaikan kritik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved