Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ORGANISASI masyarakat (ormas) Sahabat Polisi Indonesia meyakini institusi Polri mampu menjaga netralitas dalam pemilu 2024 dan pemilihan presiden 2024 mendatang.
Ketua Umum Sahabat Polisi Indonesia, Fonda Tangguh, menegaskan hal tersebut dalam perayaan HUT ke-6 Sahabat Polisi Indonesia di sebuah Hotel di Jakarta Selatan.
“Apakah Polri mampu bersikap netral di tengah tarik menarik kekuatan politik yang cukup tajam saat ini? Sahabat Polisi Indonesia dengan tegas menjawab: Polri Mampu,” kata Fonda dalam keterangannya, Senin (28/8).
Baca juga: Ternyata Polri Ada Pantangan Selama Pemilu, Begini Penjelasannya
Menurut Fonda, Polri pasti terus belajar menjaga netralitas dan independensi karena sudah berulang kali ikut membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.
Polisi, diyakini Fonda, akan mempersiapkan aspek netralitas yang lebih rinci dan kompleks dibandingkan periode-periode sebelumnya.
Fonda pun menyebut sikap Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo yang berulangkali menegaskan netralitas Polri sebagai bukti Polri berkomitmen menjaga hal tersebut.
Baca juga: 3 Anggota Polisi Tidak Terlibat dengan Terorisme Karyawan KAI, Kenapa?
“Sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut menunjukkan komitmen Polri untuk terus bersikap netral,” jelasnya.
Apalagi secara institusional Polri juga terus menerbitkan aturan dan himbauan untuk bersikap netral bagi seluruh anggotanya.
Selain Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022, di sejumlah wilayah Polri juga menyampaikan hal-hal teknis terkait pelaksanaan netralitas anggota polisi.
Misalnya di Jawa Tengah, anggota kepolisian disarankan untuk tidak mengunggah foto dengan tokoh-tokoh politik di sosial media masing-masing.
Baca juga: Rekening Panji Gumilang Akan Disita, Saldonya Ratusan Miliar Rupiah
“Kehadiran aturan tersebut tentu memperkuat pemahaman anggota Polri tentang makna dan tafsir netralitas. Sebab, secara organisasi, anggota Polri diberikan pemahaman yang utuh dan jelas mengenai netralitas polisi,” tegas Fonda.
Porli Diyakini Jaga Netralitas dan Independensi dalam Pemilu 2024
Ditambahkan, keyakinannya Polri mampu menjaga komitmen netralitas dan independensi dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang lantaran semua pihak menginginkan Polri menjadi institusi yang profesional dan bukan institusi yang bermain-main manuver politik.
Baca juga: Polri-KPK Beda soal Harun Masiku, ICW-Maki Merespons
“Kita semua menginginkan institusi Polri yang profesional, bukan institusi Polri yang tak mampu bersikap netral di depan hidung para politisi,” tutupnya.
Sementara itu perayaan HUT Ke-6 Sahabat Polisi Indonesia sendiri berjalan lancar sesuai rencana. Selain Pengurus Nasional Pokdarkamtibmas hadir pula aktivis dari organisasi masyarakat sipil seperti Indonesian Defence and Security Strategy Forum (IDSSF), Yayasan Indonesia Cerdas dan Koalisi Keadilan. (RO/S-4)
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam.
Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved