Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
POLRI akan bentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Money Politic sambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
"Iya Satgas Anti Money Politic yang nantinya akan dibentuk dalam rangka pemilu lebih utamanya adalah untuk mencegah terjadinya money politic," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, Rabu (9/8).
Satgas tersebut, lanjut dia, juga akan menggandeng sejumlah pihak salah satunya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca juga : Labirin Delik Politik Uang
Ia juga menyebutkan satgas itu akan melakukan langkah preventif berupa sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat.
"Dalam rangka kegiatan tugasnya pasti akan bekerja sama dengan semua komponen bangsa lainnya untuk bisa menciptakan pemilu berjalan dengan tertib dengan bermartabat, dengan jujur dan adil," sebutnya.
Baca juga : Ketua Bawaslu Minta Fatwa MUI yang Haramkan Politik Uang Disosialisasikan
Lebih lanjut, Sandi juga menyebutkan bahwa satgas tersebut juga akan memantau aliran-aliran dana yang bermuara ke sejumlah partai politik (Parpol).
"Yentu saja kegiatan itu juga akan mengacu pada peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku bukan hanya sekedar bahwa akan diadakan sebuah untuk kegiatan yang lain," bebernya.
"Tapi inti dan maksud utamanya adalah untuk mencegah agar tidak terjadinya money politik agar pemilu berjalan dengan lancar," pungkasnya. (Z-4)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Mita menurutkan dengan adanya jeda antara pemilu lokal dan nasional, proses pemutakhiran data pemilih tidak terputus dalam konteks 5 tahunan.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
KPU RI telah membahas dan menyiapkan rancangan serta jadwal tahapan PSU yang akan segera ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara.
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
NODA gelap kembali mencoreng pesta demokrasi lokal. Kali ini terjadi di Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved