Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta agar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai politik uang disosialisasikan lagi jelang Pemilu 2024. Menurutnya, fatwa tersebut belum tersosialisasikan dengan baik di tataran masyarakat.
"Iya, politik uang itu haram, tapi tidak tersosialisasikan, itu problem-nya," aku Bagja saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (21/6).
Fatwa politik uang itu pertama kali dikeluarkan pada 2018 saat MUI masih diketuai Ma'ruf Amin yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden. Fatwa itu juga mencakup pengharaman pemberian imbalan untuk mengarahkan pilihan.
Baca juga: Upaya Bawaslu Pertahankan Ribuan Tenaga Pengawas Berstatus Honorer
Saat dikonfirmasi, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan bahwa pihaknya menetapkan fatwa tersebut sebagai wujud tanggung jawab sosial keulamaan.
"Dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas," ujarnya.
Baca juga: Putusan MK Momentum Benahi Kelembagaan Partai Politik
Selain sosialisasi fatwa MUI, Bagja juga mengatakan hal yang serupa dapat diterapkan kepada pemeluk agama lain. Di samping itu, sambungnya, Bawaslu juga telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mencegah terjadinya politik uang.
"Pengawasan yang dulu aktif di masa tenang kita akan tarik ke masa kampanye. Kenapa? Karena bukan hanya di masa tenang, masa kampanye, kan, juga mulai politik uangnya, kemudian di hari H," jelas Bagja. (Tri/Z-7)
WAKIL Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar abbas, mengatakan bahwa warga negara Indonesia benar-benar kehilangan dengan meninggalnya Kwik Kian Gie.
Fenomena sound horeg harus dilihat dari dampak yang ditimbulkan apakah itu baik atau merugikan masyarakat.
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Judi dengan berbagai bentuknya termasuk dosa besar. Hal ini karena permainan judi termasuk dalam kategori gharar, yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian.
Penguatan diplomasi umat tidak hanya dapat dilakukan di tingkat negara atau lembaga resmi, tetapi juga melalui partisipasi masyarakat luas, khususnya generasi muda.
MUI melalui Ketua Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh, meminta agar pemerintah segera mengambil langkah tegas terkait kasus Ayam Goreng Widuran yang belakangan menuai kontroversi.
Visa F-1 milik enam mahasiswa telah dicabut oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (AS).
Fatwa ini semakin memperkuat kedudukan fatwa sebelumnya, yaitu Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina
Menag Yaqut Cholil Qoumas tidak sepakat dengan MUI yang memfatwakan ucapan salam merupakan bagian dari doa yang mengandung unsur ibadah, sehingga tidak boleh dicampuradukkan
Jemaah haji Indonesia diminta membawa smart card selama berada di Tanah Suci, terutama pada puncak haji di Armuzna.
PEMERINTAH menegaskan hanya visa haji yang dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Seruan untuk tidak membeli kurma yang diproduksi, dikemas, atau diimport dari Israel memang sudah didengungkan oleh organisasi internasional sebelum Ramadan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved