Upaya Bawaslu Pertahankan Ribuan Tenaga Pengawas Berstatus Honorer

KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengungkap tiga skema penentuan nasib tenaga 7 ribu honorer di Bawaslu yang bakal dihapus saat kampanye Pemilu 2024 dimulai. 

Tiga skema itu muncul usai pihaknya bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-Rebiro) Azwar Anas.

Pertama, ribuan tenaga honorer itu diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan kriteria khusus. Kedua, diangkat menjadi PPPK maupun pegawai negeri sipil (PNS).

Baca juga : Sering Mengeluh, Bawaslu Diminta tidak Manja

"Ketiga, diperpanjang masa honorernya sampai dua tahun ke depan," aku Bagja saat ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (21/6).

Baca juga : Kekurangan Staf, Bawaslu Sulit Awasi Kampanye Pemilu 2024

Ia berpendapat penentuan nasib tenaga honorer di lingkungan Bawaslu menjadi krusial. Sebab, tahapan kampanye akan segera dimulai, yakni pada 28 November 2023. Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) pada Bawaslu dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan, terlebih masa kampanye hanya berlangsung singkat selama 75 hari.

Bagja tak menyoalkan skema apa yang bakal ditentukan oleh Kementerian PAN-Rebiro. Sebab, semua skema itu dinilai telah mengakomodir nasib tenaga ASN di institiusi yang dipimpinnya.

"Sudah sampai Komisi II protesnya teman teman honer, kan? Tapi belum ada kejelasan juga apa yang dipilih, satu, dua, atau tiga," tandas Bagja.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) para non-ASN. Alih-alih, status mereka ditingkatkan menjadi PPPK.

"Oleh karena itu tentu mereka (tenaga honorer non-ASN) harus meningkatkan profesionalitas, dedikasi, kualitas daripada kemampuan, mengubah mindset, harus melayani. Ini yang diharapkan," jelasnya kepada Media Indonesia.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi II DPR RI lainnya, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Bahkan, Rifqi berpendapat Bagja kurang update berita terkait nasib tenaga honorer tersebut.

Keputusan menghapus tenaga honorer di lembaga pemerintahan tersirat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diteken pada 28 November 2018. Salah satu poinnya menyebut pegawai non-PNS yang bertugas sebelum diundangkannya PP tersebut masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun dan dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri PAN-Rebiro Azwar Anas sendiri mengatakan pihaknya sedang menggodok jalan tengah untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer. Saat ini, ada 2,4 juta tenaga honorer yang tersebar di seluruh instansi pemerintahan di Indonesia.

"Nanti akan ada kebijakan, termasuk afirmasi kebijakan tidak boleh ada PHK massal, tapi tidak ada pembengkakan anggaran. Kita mencarikan solusi jalan tengah," tandasnya. (Z-8)