Sering Mengeluh, Bawaslu Diminta tidak Manja

BADAN Pengawas Pemilu (Bawasul) diminta untuk tidak khawatir kekurangan sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan pemilu khususnya mendekati waktu masa kampanye. 

Adanya penghentian atau penghapusan non ASN atau tenaga honorer per 28 November nanti tidak akan terjadi sebab DPR dan pemerintah sudah menyepakati tidak ada penghapusan tenaga honorer. 

“Bawaslu tidak usah khawatir dan saya rasa ketua Bawaslu mungkin kurang update berita kalau dari hasil rapat kami sebelumnya sudah memutuskan tidak ada penghapusan tenaga honorer di Indonesia tidak hanya di bawaslu,” ujar Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, di Jakarta, Selasa (20/6).

Baca juga : Banyaknya Pasal Pidana dalam UU Pemilu, Dinilai Jadi Problematika Baru

Keputusan yang dibuat tersebut sudah jelas dan harus dipatuhi. Dia berharap Bawaslu untuk tidak selalu mengeluh karena kerja yang berat dan butuh konsentrasi tinggi jelang pemilu 2024 suda di depan mata.

Baca juga : Kekurangan Staf, Bawaslu Sulit Awasi Kampanye Pemilu 2024

“Keputusan itu sudah jelas. Itu saja kuncinya. Jadi tolong jangan mengeluh terus,” imbuhnya.

Sebelumnya Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pihaknya kekurangan tenaga untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya selama masa kampanye. Sebab pemerintah bakal menghapus pegawai non-ASN atau tenaga honorer pada 28 November mendatang, bertepatan dengan dimulainya kampanye. 

Menurut Bagja, pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) pada Bawaslu saat ini berjumlah 7 ribuan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Bawaslu hanya 130 orang. 

Jika PPNPN dihapus, praktis Bawaslu bakal kesulitan mengawasi pelaksanaan kampanye. Bagja sendiri mengaku sudah bersurat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-Rebiro untuk mencari jalan keluar, tapi belum ada jawaban yang diterima Bawaslu. 

Pihaknya berharap para tenaga honorer Bawaslu dapat diperpanjang masa kerjanya karena telah bertugas sejak 2018. (Z-8)