Bamsoet Tegaskan Jokowi tidak Ikut Campur Masalah Golkar

WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan dinamika yang terjadi di dalam tubuh Partai Golkar merupakan masalah internal. 

Tidak ada pihak luar partai yang mencoba mencampuri urusan internal Partai Golkar apalagi sampai mengaitkan campur tangan Presiden Joko Widodo.

"Saya tegaskan dinamika yang terjadi di Partai Golkar adalah murni persoalan internal Partai Golkar. Jangan dikait-kaitkan dengan pihak lain diluar Partai Golkar. Apalagi dikaitkan dengan adanya campur tangan Presiden atau istana. Sama sekali tidak ada cawe-cawe dari istana terhadap Partai Golkar," tegasnya, Kamis (27/7).

Baca juga : Sekjen Golkar Tegaskan GMPG Bukan Bagian Partai Golkar 

Dia menjelaskan Presiden Jokowi sudah menegaskan dirinya tidak ikut campur tangan gejolak yang terjadi di tubuh Partai Golkar. Jokowi memastikan dinamika dan isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang menerpa Golkar saat ini tidak ada hubungan dengan pemerintah.

Baca juga : Bamsoet: Dukungan Kepada Airlangga tergantung Situasi Partai

"Kondisi Partai Golkar saat ini masih baik-baik saja. Kalaupun ada gejolak di tubuh Partai Golkar hal tersebut merupakan dinamika yang biasa terjadi dalam tubuh partai politik," ujarnya. 

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Wakil Ketua Umum FKPPI serta Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, terkait munculnya dorongan dilakukan Munaslub Partai Golkar, harus mengikuti aturan yang ada. Di antaranya, Munaslub Partai Golkar bisa dilaksanakan apabila terjadi peristiwa yang luar biasa seperti saat peralihan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ke Airlangga Hartarto.

Awalnya diputuskan melalui pleno, lalu dibawa ke Rapimnas yang melibatkan DPD I provinsi dan organisasi-organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar guna menentukan jadwal Munaslub untuk memilih Ketua Umum baru yang definitif untuk sisa masa jabatan.

"Jadi, tidak mudah untuk menggelar Munaslub. Alasan diadakan Munaslub pun harus jelas. Semisal ketua umum berhalangan tetap, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena tersangkut kasus hukum atau ditahan oleh penegak hukum. Sampai saat ini, sejauh yang saya tahu belum ada satupun DPD Tingkat 1 provinsi yang secara resmi mengajukan usulan digelarnya Munaslub Partai Golkar," tukasnya. (Z-8)