Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan dinamika yang terjadi di dalam tubuh Partai Golkar merupakan masalah internal.
Tidak ada pihak luar partai yang mencoba mencampuri urusan internal Partai Golkar apalagi sampai mengaitkan campur tangan Presiden Joko Widodo.
"Saya tegaskan dinamika yang terjadi di Partai Golkar adalah murni persoalan internal Partai Golkar. Jangan dikait-kaitkan dengan pihak lain diluar Partai Golkar. Apalagi dikaitkan dengan adanya campur tangan Presiden atau istana. Sama sekali tidak ada cawe-cawe dari istana terhadap Partai Golkar," tegasnya, Kamis (27/7).
Baca juga : Sekjen Golkar Tegaskan GMPG Bukan Bagian Partai Golkar
Dia menjelaskan Presiden Jokowi sudah menegaskan dirinya tidak ikut campur tangan gejolak yang terjadi di tubuh Partai Golkar. Jokowi memastikan dinamika dan isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang menerpa Golkar saat ini tidak ada hubungan dengan pemerintah.
Baca juga : Bamsoet: Dukungan Kepada Airlangga tergantung Situasi Partai
"Kondisi Partai Golkar saat ini masih baik-baik saja. Kalaupun ada gejolak di tubuh Partai Golkar hal tersebut merupakan dinamika yang biasa terjadi dalam tubuh partai politik," ujarnya.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Wakil Ketua Umum FKPPI serta Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, terkait munculnya dorongan dilakukan Munaslub Partai Golkar, harus mengikuti aturan yang ada. Di antaranya, Munaslub Partai Golkar bisa dilaksanakan apabila terjadi peristiwa yang luar biasa seperti saat peralihan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ke Airlangga Hartarto.
Awalnya diputuskan melalui pleno, lalu dibawa ke Rapimnas yang melibatkan DPD I provinsi dan organisasi-organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar guna menentukan jadwal Munaslub untuk memilih Ketua Umum baru yang definitif untuk sisa masa jabatan.
"Jadi, tidak mudah untuk menggelar Munaslub. Alasan diadakan Munaslub pun harus jelas. Semisal ketua umum berhalangan tetap, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena tersangkut kasus hukum atau ditahan oleh penegak hukum. Sampai saat ini, sejauh yang saya tahu belum ada satupun DPD Tingkat 1 provinsi yang secara resmi mengajukan usulan digelarnya Munaslub Partai Golkar," tukasnya. (Z-8)
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
RUU Perampasan Aset menghadirkan solusi konkret untuk memperkuat upaya pengembalian kerugian negara.
Namun sekarang, lagu itu sudah bebas diputar lagi. Politikus Partai Golkar itu mengatakan, lagu itu berisi tentang kritik membangun.
JAKARTA kembali tercatat sebagai salah satu tuan rumah yang akan menyelenggarakan balapan mobil listrik atau Formula E.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
"Anak Kolong pada zamannya memiliki ciri khas kehidupan yang keras, drama yang kental, serta tidak jarang terjadi konflik dengan teman, senior atau orangtua,”
USULAN pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, mendapat kritik dan penolakan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved