Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Lodewijk Freidrich Paulus, menyesalkan dan mengecam tindakan kekerasan yang menimpa awak media yang melaksanakan tugas liputan acara diskusi organisasi pemuda yang mengatasnamakan Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG).
Lodewijk juga turut menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang terjadi dalam acara diskusi GMPG di Restoran Pulau Dua, Jakarta pada Rabu (26/7).
"Kami dari Partai Golkar, menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas kejadian tindak kekerasan terhadap para awak media yang tengah menjalankan tugas peliputan di acara tersebut," ujar Lodewijk kepada media, dikantor DPP Golkar, Rabu (26/7).
Baca juga: Polda Metro Jaya Terima Laporan Wartawan yang Jadi Korban Pemukulan di Acara GMPG
Sekjen Golkar menegaskan bahwa Partai Golkar tidak mengenal kelompok kepemudaan dengan nama GMPG. Dia juga menambahkan, bahwa GMPG bukanlah organisasi yang berafiliasi dengan Partai Golkar.
Ada Upaya Campuradukan dengan Partai Golkar
"Sangat disayangkan ada upaya untuk mencampuradukkan Partai Golkar dalam insiden ini. Kami tegaskan sekali lagi bahwa GMPG bukan bagian dari ormas atau lembaga resmi dari Partai Golkar" tutur Lodewijk.
Wakil Ketua DPR RI ini menyatakan jika selama ini ormas partai Golkar baik Hasta Karya atau Trikarya tidak ada unsur kader kepemudaan yang bernama GMPG.
Baca juga: AMPG Sesalkan Kericuhan Diskusi GMPG di Pulau Dua Senayan
Lodewijk menjelaskan bahwa partai Golkar memiliki sepuluh ormas antara lain Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), yang disebut sebagai ormas pendiri.
Kemudian ormas yang didirikan, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Satkar Ulama Indonesia, Al-Hidayah, Himpunan Wanita Karya (HWK) dan Majelis Dakwah Indonesia (MDI).
Baca juga: PDIP Mengakui Puan Maharani Bakal Temui Airlangga Hartarto Hari Ini
“Jadi GMPG ini tidak dikenal di partai kami, meski ada embel-embel nama Partai Golkar. Bahkan saya pribadi baru pertama kali ini mendengarnya. Oleh karena itu saya meminta jangan ada organisasi yang memakai nama Partai Golkar tanpa sepengetahuan DPP Golkar,” kata Lodewijk.
Legislator asal Lampung ini juga menegaskan jika Partai Golkar akan selalu terbuka dengan media dan pers. Bahkan Golkar selalu menjunjung tinggi transparansi dan keterbukaan dalam setiap kegiatan dan kebijakan partai.
"Golkar juga akan selalu mendukung kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang amat penting," ujar Lodewijk.(RO/S-4)
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Internal Golkar juga tak mengetahui ada atau tidaknya reshuffle tersebut.
Pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah politik yang wajar dalam menjaga stabilitas nasional.
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved