Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Lodewijk Freidrich Paulus, menyesalkan dan mengecam tindakan kekerasan yang menimpa awak media yang melaksanakan tugas liputan acara diskusi organisasi pemuda yang mengatasnamakan Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG).
Lodewijk juga turut menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang terjadi dalam acara diskusi GMPG di Restoran Pulau Dua, Jakarta pada Rabu (26/7).
"Kami dari Partai Golkar, menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas kejadian tindak kekerasan terhadap para awak media yang tengah menjalankan tugas peliputan di acara tersebut," ujar Lodewijk kepada media, dikantor DPP Golkar, Rabu (26/7).
Baca juga: Polda Metro Jaya Terima Laporan Wartawan yang Jadi Korban Pemukulan di Acara GMPG
Sekjen Golkar menegaskan bahwa Partai Golkar tidak mengenal kelompok kepemudaan dengan nama GMPG. Dia juga menambahkan, bahwa GMPG bukanlah organisasi yang berafiliasi dengan Partai Golkar.
Ada Upaya Campuradukan dengan Partai Golkar
"Sangat disayangkan ada upaya untuk mencampuradukkan Partai Golkar dalam insiden ini. Kami tegaskan sekali lagi bahwa GMPG bukan bagian dari ormas atau lembaga resmi dari Partai Golkar" tutur Lodewijk.
Wakil Ketua DPR RI ini menyatakan jika selama ini ormas partai Golkar baik Hasta Karya atau Trikarya tidak ada unsur kader kepemudaan yang bernama GMPG.
Baca juga: AMPG Sesalkan Kericuhan Diskusi GMPG di Pulau Dua Senayan
Lodewijk menjelaskan bahwa partai Golkar memiliki sepuluh ormas antara lain Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), yang disebut sebagai ormas pendiri.
Kemudian ormas yang didirikan, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Satkar Ulama Indonesia, Al-Hidayah, Himpunan Wanita Karya (HWK) dan Majelis Dakwah Indonesia (MDI).
Baca juga: PDIP Mengakui Puan Maharani Bakal Temui Airlangga Hartarto Hari Ini
“Jadi GMPG ini tidak dikenal di partai kami, meski ada embel-embel nama Partai Golkar. Bahkan saya pribadi baru pertama kali ini mendengarnya. Oleh karena itu saya meminta jangan ada organisasi yang memakai nama Partai Golkar tanpa sepengetahuan DPP Golkar,” kata Lodewijk.
Legislator asal Lampung ini juga menegaskan jika Partai Golkar akan selalu terbuka dengan media dan pers. Bahkan Golkar selalu menjunjung tinggi transparansi dan keterbukaan dalam setiap kegiatan dan kebijakan partai.
"Golkar juga akan selalu mendukung kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang amat penting," ujar Lodewijk.(RO/S-4)
Presiden Prabowo Subianto menyebut Partai Gerindra dan PDIP merupakan kakak-adik.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, menilai bahwa usulan Partai NasDem terkait penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur layak untuk dipertimbangkan
SEKRETARIS Pengurus Daerah Kosgoro 1957 Kalimantan Barat Eko Syahputra Siregar mendukung Menteri UMKM RI Maman Abdurahman untuk terpilih kembali sebagai Ketua DPD Golkar Kalbar 2025-2030.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved