Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi mendukung usulan Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Sahroni untuk memeriksa rekening partai politik (parpol) menjelang kontestasi pemilu 2024. Puadi menilai langkah ini sebagai salah satu bentuk transparansi parpol kepada masyarakat.
"Mengenai pernyataan dari beberapa pihak yang menghendaki Bawaslu memeriksa rekening parpol menjelang kampanye pemilu, pernyataan tersebut menurut saya sangat beralasan. Memeriksa rekening partai politik peserta pemilu sebelum dimulainya kampanye adalah langkah yang penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik dan pemilu," tutur Puadi, Senin (24/7).
Anggota Bawaslu ini berpendapat memeriksa rekening partai politik sebagai komponen peserta pemilu membantu memastikan aliran dana yang digunakan dan menghindari praktek korupsi. Dana yang telah diperiksa otoritas terkait dapat memastikan sumber dana parpol telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Dukung Presiden, Muhammadiyah Serukan Pemilu Damai Utamakan Kepentingan Bangsa
Meski begitu, Puadi berharap tidak ada unsur politisasi atau diskriminasi terhadap parpol tertentu. "Penting juga untuk memastikan bahwa pemeriksaan rekening partai politik dilakukan secara objektif kemudian independen dan tidak dipolitisasi ya semua partai politik harus sesuai dengan hukum yang berlaku," harap Puadi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni mengusulkan agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memeriksa rekening partai politik menjelang pemilihan umum 2024. Hal ini sebagai langkah keterbukan parpol kepada publik.
Baca juga: Prabowo Dipandang Cocok Lanjutkan Tongkat Pemerintahan
Bendahara umum nasdem ini juga menilai pemeriksaan rekening parpol efektif mencegah aliran dana politik terhindar dari intervensi uang jahat. (Z-3)
Budi menyebut rekening itu digunakan khusus cuma untuk menerima uang hasil pemerasan. Pendalaman terus dilakukan penyidik.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI meminta partai politik untuk mengefektifkan rekening khusus dana kampanye (RKDK).
pengaturan yang dibuat secara sistemik tidak mampu menjangkau akuntabilitas dan kebenaran dari penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye.
NasDem akan segera menyiapkan RKDK sesuai permintaan dari KPU.
Instrumen Term Deposit Valas DHE memfasilitasi penempatan DHE oleh eksportir di Bank Indonesia melalui bank yang ditunjuk, sesuai dengan mekanisme pasar.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved