Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi mendukung usulan Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Sahroni untuk memeriksa rekening partai politik (parpol) menjelang kontestasi pemilu 2024. Puadi menilai langkah ini sebagai salah satu bentuk transparansi parpol kepada masyarakat.
"Mengenai pernyataan dari beberapa pihak yang menghendaki Bawaslu memeriksa rekening parpol menjelang kampanye pemilu, pernyataan tersebut menurut saya sangat beralasan. Memeriksa rekening partai politik peserta pemilu sebelum dimulainya kampanye adalah langkah yang penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik dan pemilu," tutur Puadi, Senin (24/7).
Anggota Bawaslu ini berpendapat memeriksa rekening partai politik sebagai komponen peserta pemilu membantu memastikan aliran dana yang digunakan dan menghindari praktek korupsi. Dana yang telah diperiksa otoritas terkait dapat memastikan sumber dana parpol telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Dukung Presiden, Muhammadiyah Serukan Pemilu Damai Utamakan Kepentingan Bangsa
Meski begitu, Puadi berharap tidak ada unsur politisasi atau diskriminasi terhadap parpol tertentu. "Penting juga untuk memastikan bahwa pemeriksaan rekening partai politik dilakukan secara objektif kemudian independen dan tidak dipolitisasi ya semua partai politik harus sesuai dengan hukum yang berlaku," harap Puadi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni mengusulkan agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memeriksa rekening partai politik menjelang pemilihan umum 2024. Hal ini sebagai langkah keterbukan parpol kepada publik.
Baca juga: Prabowo Dipandang Cocok Lanjutkan Tongkat Pemerintahan
Bendahara umum nasdem ini juga menilai pemeriksaan rekening parpol efektif mencegah aliran dana politik terhindar dari intervensi uang jahat. (Z-3)
Budi menyebut rekening itu digunakan khusus cuma untuk menerima uang hasil pemerasan. Pendalaman terus dilakukan penyidik.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI meminta partai politik untuk mengefektifkan rekening khusus dana kampanye (RKDK).
pengaturan yang dibuat secara sistemik tidak mampu menjangkau akuntabilitas dan kebenaran dari penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye.
NasDem akan segera menyiapkan RKDK sesuai permintaan dari KPU.
Instrumen Term Deposit Valas DHE memfasilitasi penempatan DHE oleh eksportir di Bank Indonesia melalui bank yang ditunjuk, sesuai dengan mekanisme pasar.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved