Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Gerindra menjelaskan alasan getol melakukan komunikasi politik dengan partai lain. Teranyar, partai besutan Prabowo Subianto itu menyambangi Gedung DPP Partai Demokrat.
“Silaturahmi partai politik peserta pemilu seperti ke Demokrat menjadi hal yang sangat baik yang kita sampaikan ke masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis, (20/7).
Muzani mengatakan partainya hendak memberi pesan persatuan. Meskipun, Gerindra dan Demokrat saat ini memiliki sikap politik berbeda.
Baca juga : Puan tak Mempersoalkan Pertemuan Budiman Sudjatmiko dengan Prabowo
“Tapi memikirkan Indonesia ke depan harus dilakukan karena apapun perbedaannya, pada akhirnya harus bersatu menyelamatkan Indonesia,” ujar dia
Baca juga : Karakteristik Kepemimpinan Prabowo Dinilai Penuhi Preferensi Pemilih
Muzani berharap kesejukan politik itu terasa hingga akar rumput. Sehingga hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 membawa kemaslahatan.
“Harus jadi pemilu di mana rakyat Indonesia bersukacita karena yakin hari yang lebih baik akan datang setelah menentukan pilihan,” ucap dia.
Menurut Muzani, seluruh peserta pemilu bahkan calon presiden (capres) harus meyakinkan publik bahwa politik menyenangkan. Perbedaan tidak menghalangi semangat persaudaraan.
“Bahwa asyik-asyik saja kota berpolitkk dan mengambil keputusan politik. Jangan ada yang saling menakuti,” tutur dia.
Partai Gerindra belakangan kerap melakukan komunikasi politik. Sebelumnya, Ketua Umum Prabowo Subianto menerima kedatangan politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko di Kertanegara, Jakarta Selatan. (MGN/Z-8)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved