Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KEBERPIHAKAN Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap kepentingan anak muda memantik hadirnya gelombang dukungan kuat. Salah satunya dilakukan kelompok milenial Bangkalan yang menggelar deklarasi dukungan memenangkan PAN pada Pemilu 2024 mendatang.
Koordinator Milenial Bangkalan Muhammad Rosyid mengatakan, dukungan diberikan milenial Bangkalan lantaran PAN memiliki perhatian besar terhadap nasib masyarakat, khususnya bagi kalangan anak muda alias milenial.
“Dukungan kita berikan sebagai wujud nyata mendorong partai yang peduli dengan nasib rakyat, memahami apa yang menjadi keinginan rakyat, serta berpihak pada kalangan anak muda,” kata Rosyid di Bangkalan, Madura, Kamis (20/7).
Baca juga: Jokowi Akui Pertemuannya dengan Surya Paloh Membahas Politik
PAN membuka diri dengan menjadi partai politik (parpol) yang inklusif pada pemilu mendatang. Termasuk dengan banyak menggandeng anak muda untuk ikut berperan aktif turut membantu kehidupan masyarakat lewat berbagai program pro rakyat..
“PAN memiliki prinsip dan pandangan yang jelas untuk mendorong Indonesia maju di masa depan. PAN bersedia dan sukarela merangkul semua tanpa melihat latar belakang suku, ras, ataupun agama,” ujar Rosyid.
Baca juga: Pengamat: Manuver Budiman Sudjatmiko Indikasi Pecahnya Internal PDIP
Untuk itu, milenial Bangkalan tanpa ada keraguan sedikitpun memberikan dukungan untuk PAN. Hal itu juga sebagai wujud tanggung jawab untuk menggunakan hak pilih dalam menentukan arah kemajuan bangsa ke depan. Sebab dia berkeyakinan sebagai generasi muda yang memiliki masa depan panjang, Milenial Bangkalan sudah seharusnya dapat ambil peran mendorong peningkatan kesejahteraan di masyarakat. Salah satu caranya yakni dengan menitipkan harapan melalui PAN.
“Tentunya harus benar-benar memilih partai politik yang dapat mengakomodir kepentingan rakyat termasuk menjamin masa depan anak muda bangsa,” terang Rosyid.
PAN merupakan pilihan sangat tepat lantaran kerja cepat dalam membantu rakyat. Bahkan Perhatian serius diberikan PAN semakin mendongkrak kompetensi dan kualitas anak muda Tanah Air tak terkecuali yang ada di Bangkalan.
“PAN begitu gigih memperjuangkan aspirasi, gagasan, maupun hak-hak kalangan anak muda,” ucap Rosyid.
Sederet gagasan besar dan inovasi untuk meningkatkan kemampuan anak muda dalam rangka menuntaskan berbagai macam persoalan yang dihadapi masyarakat. Solusi jitu yang semakin memuaskan hasrat anak muda dengan pemikiran kritis dan rasional.
“Kita semua tahu PAN memiliki komitmen penuh untuk membuka selebar-lebarnya gerbang lapangan kerja bagi anak muda. Selain juga serius menghadirkan solusi kesejahteraan bagi para pemilih muda utamanya yang sudah berkeluarga,” pungkas Rosyid. (Z-7)
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved