Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan terus melakukan pembicaraan dengan partai-partai politik, sebelum menentukan sikap. Golkar hingga saat ini belum memutuskan akan mengusung kader sendiri atau kader dari partai lain untuk menjadi bakal calon presiden pada pemilu 2024. Hasil dari Musyawarah Nasional (Munas) 2019, memutuskan Partai Golkar akan mencalonkan Airlangga.
"Kalau bicara Golkar, kita masih melakukan pembicaraan dengan partai dan pembicaraan masih cukup intens," terang Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7).
Ia menjelaskan peluang Golkar akan mengusung dirinya dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden, dengan kemungkinan partainya akan merapat dengan koalisi partai lain, sama besarnya.
Baca juga : Besok, Prabowo Sambangi Markas Golkar
"Ini semua kesempatannya, peluangnya sama. Jadi pembicaraan dengan Pak Zulhas (Zulkifli) intens, dan demikian pula dengan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) juga baik," terang dia.
Airlangga juga sempat bertemu dengan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun, ia mengungkapkan pertemuan itu membahas soal proyek strategis Nasional (PSN) di Jawa Tengah.
"Kenapa ini penting, karena Pak Ganjar 5 September (2023) sudah tidak menjadi gubernur, jadi kita ingin mempercepat seluruh pending issues dengan PSN yang ada di Jawa Tengah," paparnya.
Baca juga : Airlangga: Capres Prabowo Subianto Lahir dari Rahim Golkar
Airlangga mengatakan di rapat, keduanya membahas PSN. Tetapi jika makan bersama, ia mengaku dua politisi bisa membahas apapun. Apalagi, imbuh Airlangga, ia dan Ganjar sama-sama alumni Universitas Gadjah Mada (UGM).
"Kalau rapat pasti bahas PSN, tapi kalau lagi makan pasti segala macam bisa dibahas," paparnya.
Saat ditanya lebih dekat dengan Ganjar atau Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga dikabarkan akan maju sebagai bakal capres, Airlangga menuturkan dengan Prabowo lebih sering bertemu saat rapat kabinet.
Baca juga : Ridwan Hisjam Tegaskan tidak Ada Niatan Dorong Airlangga Mundur dari Ketum Golkar
"Lah kalau Pak Prabowo kan tiap kali rapat menteri ketemu juga," ucapnya.
Golkar, ujar dia, masih melihat perkembangan politik sebelum menentukan pilihan mengenai capres. Namun ia menekankan bahwa Partai Golkar solid karena beberapa waktu lalu berhembus kabar posisi Airlangga sebagai ketua umum terancam diganti oleh kader lain. Golkar, sambungnya, juga terus menjalin komunikasi dengan partai-partai lain.
"Golkar solid dan komunikasi dengan partai baik semua," ucap dia. (Ind/Z-7)
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
Dia menjelaskan bahwa candaan itu muncul karena keduanya memiliki hubungan dekat sebagai sahabat sejak sama-sama aktif di satu organisasi saat menjadi aktivis.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri merupakan hal yang baik.
ORMAS pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), akan melaksanakan musyawarah besar (Mubes) pada 29-31 Agustus 2025 di Jakarta.
“Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar,"
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved