Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan terus melakukan pembicaraan dengan partai-partai politik, sebelum menentukan sikap. Golkar hingga saat ini belum memutuskan akan mengusung kader sendiri atau kader dari partai lain untuk menjadi bakal calon presiden pada pemilu 2024. Hasil dari Musyawarah Nasional (Munas) 2019, memutuskan Partai Golkar akan mencalonkan Airlangga.
"Kalau bicara Golkar, kita masih melakukan pembicaraan dengan partai dan pembicaraan masih cukup intens," terang Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7).
Ia menjelaskan peluang Golkar akan mengusung dirinya dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden, dengan kemungkinan partainya akan merapat dengan koalisi partai lain, sama besarnya.
Baca juga : Besok, Prabowo Sambangi Markas Golkar
"Ini semua kesempatannya, peluangnya sama. Jadi pembicaraan dengan Pak Zulhas (Zulkifli) intens, dan demikian pula dengan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) juga baik," terang dia.
Airlangga juga sempat bertemu dengan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun, ia mengungkapkan pertemuan itu membahas soal proyek strategis Nasional (PSN) di Jawa Tengah.
"Kenapa ini penting, karena Pak Ganjar 5 September (2023) sudah tidak menjadi gubernur, jadi kita ingin mempercepat seluruh pending issues dengan PSN yang ada di Jawa Tengah," paparnya.
Baca juga : Airlangga: Capres Prabowo Subianto Lahir dari Rahim Golkar
Airlangga mengatakan di rapat, keduanya membahas PSN. Tetapi jika makan bersama, ia mengaku dua politisi bisa membahas apapun. Apalagi, imbuh Airlangga, ia dan Ganjar sama-sama alumni Universitas Gadjah Mada (UGM).
"Kalau rapat pasti bahas PSN, tapi kalau lagi makan pasti segala macam bisa dibahas," paparnya.
Saat ditanya lebih dekat dengan Ganjar atau Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga dikabarkan akan maju sebagai bakal capres, Airlangga menuturkan dengan Prabowo lebih sering bertemu saat rapat kabinet.
Baca juga : Ridwan Hisjam Tegaskan tidak Ada Niatan Dorong Airlangga Mundur dari Ketum Golkar
"Lah kalau Pak Prabowo kan tiap kali rapat menteri ketemu juga," ucapnya.
Golkar, ujar dia, masih melihat perkembangan politik sebelum menentukan pilihan mengenai capres. Namun ia menekankan bahwa Partai Golkar solid karena beberapa waktu lalu berhembus kabar posisi Airlangga sebagai ketua umum terancam diganti oleh kader lain. Golkar, sambungnya, juga terus menjalin komunikasi dengan partai-partai lain.
"Golkar solid dan komunikasi dengan partai baik semua," ucap dia. (Ind/Z-7)
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
WAKIL Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan pihaknya merekomendasikan pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada DPRD.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menegaskan kesetiaan mutlak kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mengonfirmasi bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, telah mengganti Musa Rajekshah atau Ijeck
Partai Golkar Kabupaten Bogor mengumumkan partisipasi dalam gerakan kemanusiaan penggalangan dana untuk korban bencana di Sumatra dan Aceh.
Partai Golkar kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak banjir di sejumlah wilayah Sumatra Utara.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved