Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMBELA hak asasi manusia (HAM) Papua Theo Hesegem menyesalkan pernyataan Presiden Rebuplik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Papua aman 99 persen, dan tidak perlu dibesar-besarkan.
Padahal, kata Theo, di tanah Papua penuh dengan segudang masalah yang berujung orang asli Papua dan warga non-orang asli Papua selalu menjadi korban.
“Korban-Korban yang dimaksud juga bukan hanya warga masyarakat sipil, tetapi juga anggota TNI dan Polri mengalami korban di moncong senjata TPNPB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat,” ungkap Theo kepada Media Indonesia, Minggu (16/7).
Baca juga : Masih Disandera KKB Papua, Tim Negosiasi Dibutuhkan untuk Membebaskan Pilot Susi Air
Theo menuturkan Jokowi sudah seharusnya melihat bahwa masyarakat Papua selalu diselimuti dengan rasa takut dan trauma.
“Menurut saya dinamika politik yang terjadi di tanah Papua, terkait penentuan nasib sendiri juga masih terus berkembang, hingga sampai saat ini, hal-hal ini juga perlu diamati dengan bijaksana. Bukan soal aman dan tidak nyaman tetapi setiap hari masyarakat Papua dan dan Orang Asli Papua terus berjatuhan korban dimana-mana,” tegasnya.
“Orang Nomor satu seluruh Indonesia mengatakan Papua aman, itu sudut pandang dari mana? Pertanyaannya simpel saja, Presiden Republik Indonesia mengatakan situasi di tanah Papua aman 99 persen, apakah beliau berbicara berdasarkan hasil kajian Ilmiah ataukah hanya bicara sesaat beliau berkunjung?,” tambahnya.
Baca juga : SETARA Institute: Jenderal Kehormatan Prabowo, Penghinaan untuk Korban Penculikan 1998
Theo menuturkan Jokowi menyatakan Papua aman namun tidak melihat konteks Papua secara menyeluruh.
Sedangkan masalah Papua Barat sangat rumit dan isu Papua, telah menjadi isu internasional. Di tanah Papua, kata Theo, masih ada penyanderaan seorang warga negara Selandia Baru yang disandera oleh anggota TPNPB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, di bawah pimpinan Panglima Kodap III Nduga-Darakma Jenderal Egianus Kogoya.
Progres penyelamatan yang dilakukan memakan korban jiwa sehingga menunjukkan bahwa masyarakat di Papua merasa tidak aman.
“Pernyataan Presiden, bagi masyarakat Papua terkesan mengabaikan nasib korban-korban di tanah Papua. Terlebih Khusus lagi bagi keluarga korban pelanggaran HAM dan korban pelanggaran hukum, sehingga mereka terkesan mengabaikan kasus-kasus masa lalu,” tandasnya.
Theo pun mendesak pemerintah agar mampu menyelesaikan konflik bersenjata di tanah Papua. Sehingga kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh orang nomor satu di tanah Papua yang ke 17 Kali tidak menjadi sia-sia. (Ykb/Z-7)
PROGRAM mainstreaming hak asasi manusia (HAM) atau pengarusutamaan HAM disebut krusial untuk diimplementasikan di semua kalangan masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia menilai biro tersebut penting karena hukum dan HAM saling berkaitan dalam pemerintahan dan pelayanan publik.
"Sebagai salah satu negara pendiri Dewan HAM, Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam mempromosikan dan memajukan HAM melalui dialog dan kerja sama internasional," kata Wapres JK
Guterres memperingatkan bahwa wabah itu berisiko menjadi krisis hak asai manusia.
Dalam sebuah rilis PTRI, Senin (11/5), delegasi RI mengingatkan situasi hak asasi manusia cenderung terabaikan selama masa pandemi covid-19.
Wilayah dengan jumlah pembunuhan tertinggi tahun lalu sama di mana pertempuran sengit memperebutkan ribuan hektare tanaman kokain atau tambang ilegal.
Isu penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang belum dapat terselesaikan.
PRESIDEN Joko Widodo menunjukkan komitmennya dalam penuntasan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) masa lalu. I
HARAPAN akselerasi penanganan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) tidak semudah membalikkan telapak tangan.
SEKITAR satu bulan yang lalu atau tepatnya pada 10 Desember 2020, berbagai aksi dan tuntutan digelar oleh berbagai elemen dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia.
Pangeran William membatalkan perjalanan ke Qatar lantaran tuan rumah piala dunia itu memiliki kontroversi atas penerapan HAM pada pekerja stadion
PERSAUDARAAN Alumni (PA) 212 akan menggelar aksi '2502' untuk menunjukkan solidaritas umat Islam di Indonesia terhadap diskriminasi umat Islam di India di depan Kedubes India di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved