Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PEMBELA hak asasi manusia (HAM) Papua Theo Hesegem menyesalkan pernyataan Presiden Rebuplik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Papua aman 99 persen, dan tidak perlu dibesar-besarkan.
Padahal, kata Theo, di tanah Papua penuh dengan segudang masalah yang berujung orang asli Papua dan warga non-orang asli Papua selalu menjadi korban.
“Korban-Korban yang dimaksud juga bukan hanya warga masyarakat sipil, tetapi juga anggota TNI dan Polri mengalami korban di moncong senjata TPNPB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat,” ungkap Theo kepada Media Indonesia, Minggu (16/7).
Baca juga : Masih Disandera KKB Papua, Tim Negosiasi Dibutuhkan untuk Membebaskan Pilot Susi Air
Theo menuturkan Jokowi sudah seharusnya melihat bahwa masyarakat Papua selalu diselimuti dengan rasa takut dan trauma.
“Menurut saya dinamika politik yang terjadi di tanah Papua, terkait penentuan nasib sendiri juga masih terus berkembang, hingga sampai saat ini, hal-hal ini juga perlu diamati dengan bijaksana. Bukan soal aman dan tidak nyaman tetapi setiap hari masyarakat Papua dan dan Orang Asli Papua terus berjatuhan korban dimana-mana,” tegasnya.
“Orang Nomor satu seluruh Indonesia mengatakan Papua aman, itu sudut pandang dari mana? Pertanyaannya simpel saja, Presiden Republik Indonesia mengatakan situasi di tanah Papua aman 99 persen, apakah beliau berbicara berdasarkan hasil kajian Ilmiah ataukah hanya bicara sesaat beliau berkunjung?,” tambahnya.
Baca juga : SETARA Institute: Jenderal Kehormatan Prabowo, Penghinaan untuk Korban Penculikan 1998
Theo menuturkan Jokowi menyatakan Papua aman namun tidak melihat konteks Papua secara menyeluruh.
Sedangkan masalah Papua Barat sangat rumit dan isu Papua, telah menjadi isu internasional. Di tanah Papua, kata Theo, masih ada penyanderaan seorang warga negara Selandia Baru yang disandera oleh anggota TPNPB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, di bawah pimpinan Panglima Kodap III Nduga-Darakma Jenderal Egianus Kogoya.
Progres penyelamatan yang dilakukan memakan korban jiwa sehingga menunjukkan bahwa masyarakat di Papua merasa tidak aman.
“Pernyataan Presiden, bagi masyarakat Papua terkesan mengabaikan nasib korban-korban di tanah Papua. Terlebih Khusus lagi bagi keluarga korban pelanggaran HAM dan korban pelanggaran hukum, sehingga mereka terkesan mengabaikan kasus-kasus masa lalu,” tandasnya.
Theo pun mendesak pemerintah agar mampu menyelesaikan konflik bersenjata di tanah Papua. Sehingga kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh orang nomor satu di tanah Papua yang ke 17 Kali tidak menjadi sia-sia. (Ykb/Z-7)
Ia menilai biro tersebut penting karena hukum dan HAM saling berkaitan dalam pemerintahan dan pelayanan publik.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan jelang peringatan 27 tahun reformasi, kebebasan sipil dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin mundur.
PROGRAM mainstreaming hak asasi manusia (HAM) atau pengarusutamaan HAM disebut krusial untuk diimplementasikan di semua kalangan masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain itu, Pigai juga menyoroti pentingnya penanganan kasus narkotika kepada para pemakai yang harus berlandaskan pada HAM. Menurutnya, selama 3 tahun terakhir hal tersebut semakin membaik.
Nicholay Aprilindo, mengungkapkan Lembaga Pemasyarakatan (LP) masih menjadi salah satu tempat yang sering terjadi praktik pelanggaran HAM.
Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa kementeriannya berkomitmen untuk melakukan pengarusutamaan HAM di instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk Kepolisian.
Greta Thunberg kembali ke Swedia setelah dideportasi dari Israel karena ikut misi kemanusiaan ke Gaza. Ia mengecam Israel atas dugaan kejahatan perang dan genosida.
AMNESTY International merilis laporan tahunan 2024 yang mengungkapkan bahwa praktik otoritarian semakin menjangkiti negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengeluarkan rekomendasi mengenai dugaan eksploitasi pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia (OCI) yang pernah diterbitkan pada 1 April 1997
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, menanggapi dugaan praktik eksploitasi dan penyiksaan yang dialami sejumlah eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).
Dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan sekadar sikap politik, melainkan panggilan moral dan sejarah bangsa.
PENYESUAIAN/penundaan jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya berpotensi merembet pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved