Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBELA hak asasi manusia (HAM) Papua Theo Hesegem menyesalkan pernyataan Presiden Rebuplik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Papua aman 99 persen, dan tidak perlu dibesar-besarkan.
Padahal, kata Theo, di tanah Papua penuh dengan segudang masalah yang berujung orang asli Papua dan warga non-orang asli Papua selalu menjadi korban.
“Korban-Korban yang dimaksud juga bukan hanya warga masyarakat sipil, tetapi juga anggota TNI dan Polri mengalami korban di moncong senjata TPNPB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat,” ungkap Theo kepada Media Indonesia, Minggu (16/7).
Baca juga : Masih Disandera KKB Papua, Tim Negosiasi Dibutuhkan untuk Membebaskan Pilot Susi Air
Theo menuturkan Jokowi sudah seharusnya melihat bahwa masyarakat Papua selalu diselimuti dengan rasa takut dan trauma.
“Menurut saya dinamika politik yang terjadi di tanah Papua, terkait penentuan nasib sendiri juga masih terus berkembang, hingga sampai saat ini, hal-hal ini juga perlu diamati dengan bijaksana. Bukan soal aman dan tidak nyaman tetapi setiap hari masyarakat Papua dan dan Orang Asli Papua terus berjatuhan korban dimana-mana,” tegasnya.
“Orang Nomor satu seluruh Indonesia mengatakan Papua aman, itu sudut pandang dari mana? Pertanyaannya simpel saja, Presiden Republik Indonesia mengatakan situasi di tanah Papua aman 99 persen, apakah beliau berbicara berdasarkan hasil kajian Ilmiah ataukah hanya bicara sesaat beliau berkunjung?,” tambahnya.
Baca juga : SETARA Institute: Jenderal Kehormatan Prabowo, Penghinaan untuk Korban Penculikan 1998
Theo menuturkan Jokowi menyatakan Papua aman namun tidak melihat konteks Papua secara menyeluruh.
Sedangkan masalah Papua Barat sangat rumit dan isu Papua, telah menjadi isu internasional. Di tanah Papua, kata Theo, masih ada penyanderaan seorang warga negara Selandia Baru yang disandera oleh anggota TPNPB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, di bawah pimpinan Panglima Kodap III Nduga-Darakma Jenderal Egianus Kogoya.
Progres penyelamatan yang dilakukan memakan korban jiwa sehingga menunjukkan bahwa masyarakat di Papua merasa tidak aman.
“Pernyataan Presiden, bagi masyarakat Papua terkesan mengabaikan nasib korban-korban di tanah Papua. Terlebih Khusus lagi bagi keluarga korban pelanggaran HAM dan korban pelanggaran hukum, sehingga mereka terkesan mengabaikan kasus-kasus masa lalu,” tandasnya.
Theo pun mendesak pemerintah agar mampu menyelesaikan konflik bersenjata di tanah Papua. Sehingga kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh orang nomor satu di tanah Papua yang ke 17 Kali tidak menjadi sia-sia. (Ykb/Z-7)
Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin menegaskan penolakan hukuman mati di Indonesia. Menurutnya, pidana seumur hidup cukup sebagai hukuman maksimal.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Dalam rancangan awal, kewajiban ini akan menyasar perusahaan dengan skala besar, yakni yang memiliki jumlah karyawan minimal 2.000 orang.
Arah pembangunan ekonomi Indonesia kembali menjadi sorotan dalam proyeksi Outlook Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) 2026 yang dirilis SETARA Institute.
Korban tewas protes Iran lampaui 5.100 jiwa. AS kirim armada tempur USS Abraham Lincoln saat militer Iran siaga tempur.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
Komisi XIII DPR RI menyatakan komitmen penuh untuk mengawal kasus dugaan pelanggaran pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa seorang warga lanjut usia, Nenek Saudah.
Video terverifikasi mengungkap skala mengerikan tindakan keras pemerintah Iran terhadap demonstran. Jenazah menumpuk di rumah sakit meski internet diputus total.
Pakar PBB mengecam pelanggaran HAM berat di Iran, termasuk penggunaan kekuatan mematikan dan ancaman hukuman mati bagi demonstran. Simak laporan lengkapnya.
Di balik blokade internet, warga Iran mengungkap kengerian penumpasan protes oleh aparat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved