Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
PILOT Susi Air Kapten Philip Mark Merthens sudah satu tahun satu bulan disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB Papua) pimpinan Egianus Kogoya. Pilot asal Selandia Baru itu disandera sejak 7 Februari 2023, setelah mendarat di lapangan terbang Paro, Papua Pegunungan.
Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Theo Hesegem mengemukakan pembebasan Kapten Philip membutuhkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan TPNPB.
“Tim negosiasi pembebasan pilot Susi Air dibutuhkan orang-orang independen dan terpercaya yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bermasalah. Dan pihak yang merasa dirugikan,” ungkap Theo kepada Media Indonesia, Senin (11/3).
Baca juga : Polisi: Pilot Susi Air Sulit Dibebaskan karena Dijaga Ketat Egianus Kogoya
Ia mengakui pemerintah Indonesia dari pusat, hingga sampai ke daerah telah melakukan berbagai upaya pembebasan Pilot Susi Air.
Pengiriman Pasukan, lobi, hingga sampai pembentukan tim negosiasinya, bahkan juga menunjuk perorang sebagai person, namun tidak berhasil, justru ada yang mengalami korban jiwa dari masyarakat sipil hingga sampai TNI-Polri.
Theo mengemukakan penunjukan tim negosiasi, atau perorang yang ditunjuk pemerintah pada tahun 2023, hanya dari satu pihak, yakni anggota TNI-Polri, Intelijen dan pemerintah Daerah.
Baca juga : TPNPB-OPM Bantah Pernah Ajukan Tebusan Pembebasan Pilot Susi Air
Namun usaha itu tidak membuahkan hasil. Bahkan, Pj. Bupati Nduga sering keluar masuk di hutan hendak bertemu dengan Egianus Kogeya. Tetapi TPNPB kodap III sepertinya tidak mau diskusi dengan Pj Bupati.
“Mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin karena tim negosiasi yang dibentuk pemerintah Indonesia, hanya dari satu sepihak, tanpa ada kesepakatan dengan pihak penyandera pilot Susi Air,” paparnya.
Menurutnya, dibutuhkan tim negosiasi dari masing-masing pihak yang bermasalah dan orang-orang yang memiliki keterampilan untuk saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk mencapai suatu tujuan bersama.
Baca juga : KKB Ancam Tembak Pilot Susi Air, Polisi: Kita Lakukan Penegakan Hukum
Sehingga, kata Theo, negosiasinya dilakukan dengan berperan aktif menyatukan pendapat, untuk memperoleh kesepakatan bersama.
“Berkat proses ini, diharapkan kedua belah pihak bisa mencapai kata sepakat. Karena kesepakatan ini merupakan jalan tengah yang menjadi hasil akhir dari kedua belah pihak,” tutur Theo.
“Oleh karena itu yang paling penting menurut saya adalah, masing-masing pihak, untuk segera menunjukan orang-orang atau organisasi yang dipercayakan, sehingga proses negosiasinya dapat dimulai,” tandasnya.
(Z-9)
Komnas HAM mengapresiasi pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023 secara persuasif.
Dia menjelaskan saat ini pihaknya masih memikirkan terkait rencana untuk melakukan penerbangan ke daerah rawan konflik di Papua.
PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto berharap kasus penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens oleh KKB Papua segera selesai.
"Hingga saat ini, komunikasi antar pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dengan pihak Selandia Baru terus dijalin," jelas Juru Bicara Kemlu Teuku Faizyasah
"Kinerja TNI tidak perlu diragukan, sudah terbukti TNI pertaruhkan jiwa raga (dalam proses pembebasan Kapten Philips)," ucap Julius
KEPALA Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Kapuspen TNI), Laksamana Muda Julius Widjojono, menegaskan komitmen TNI dalam upaya membebaskan pilot Susi Air yang disandera
SEORANG anggota Polri berinisial Bripda LO ditangkap karena menjual amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Ia bertugas di Polres Lanny Jaya, Papua Pegunungan,
Indrajaya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku kejahatan, seraya mengatakan pelanggaran tersebut tidak dapat diampuni.
Jalur dialog secara intensif harus dibuka oleh pemerintah karena situasi kekerasan di Bumi Papua terus berlangsung sejak lama.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa pihak yang paling mengetahui kasus serangan itu adalah jajaran TNI dan Polri yang bertugas di daerah tersebut.
Evakuasi jenazah korban penyerangan KKB menghadapi kendala berat karena lokasi kejadian berada di area hutan lebat dengan akses transportasi terbatas.
Komnas HAM RI mengecam tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang membunuh sedikitnya 11 warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas di Yahukimo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved