Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMIS Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo hari ini, Kamis (13/7). Dia diminta mengonfirmasi sekitar 20 aset yang sudah disita dalam kasus dugaan suap dan pencucian uang.
"Materi pemeriksaan antara lain mengkonfirmasi berbagai aset tersangka RAT (Rafael Alun Trisambodo) yang sudah disita tim penyidik," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis.
Ali menjelaskan mengonfirmasi aset dinilai penting dalam melakukan penyitaan. Keterangan dari Rafael juga dipastikan membantu merampungkan berkas perkara.
Baca juga: Rafael Alun Samarkan Penerimaan Duit Haram Melalui Perusahaan dan Konsultan Selama 12 Tahun
KPK telah menyita aset berupa 20 tanah dan bangunan terkait dugaan gratifikasi dan pencucian uang mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Aset itu tersebar di tiga kota.
"Pertama, sebanyak enam bidang tanah dan bangunan berada di Jakarta, tiga aset di Yogyakarta, dan 11 di Manado, Sulawesi Utara," kata Ali.
Baca juga: KPK: Istri Rafael Alun Bisa Jadi Tersangka Pencucian Uang
Sebanyak 20 aset disita memaksimalkan pengembalian kerugian negara. KPK menaksir harganya mencapai ratusan miliar rupiah.
Total nilai barang sitaan belum final. KPK masih mencari aset Rafael yang diduga berkaitan dengan perkara. (Z-10)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi laporan mengenai kejadian penganiayaan dan pamer harta oleh anak pejabat yang diduga dari Direktorat Jenderal Pajak.
Sri Mulyani juga mendorong agar Dirjen Pajak memberikan keterangan dan penjelasan mengenai sumber harta kekayaannya.
Dolfie mengaku belum bisa berbicara banyak setelah kliennya dijerat pasal penganiayaan berat.
Direktur Intilejen Perpajakan Budi Susanto mengatakan program operasi katarak gratis itu dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Pajak yangjatuh pada 14 Juli 2022.
PERKARA sengketa pajak PT Jesi Jason Surja Wibowo (JJSW) yang menggugat Dirjen Pajak memasuki sidang kesepuluh, dengan agenda mendengar pendapat akhir dari para pihak.
PT Surya Bumi Sentosa (SBS) siap memenuhi panggilan pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan dengan Dirjen Pajak, besok, Kamis (7/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved