Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum DPP Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Zainudin Arsyad mengajak alumni BEM di seluruh Indonesia agar berperan dalam menjaga kedamaian dan keutuhan bangsa menjelang Tahun Politik 2024.
"Kita akui alumni BEM atau mahasiswa yang pernah memimpin lembaga di kampus pasti punya peranan. Punya pengaruh positif kepada masyarakat agar masyarakat menjaga kedamaian dan keutuhan bangsa kita."
"Jangan sampai terpolarisasi dalam perpecahan. Kalau bisa, sesama anak bangsa itu pilihan politiknya berbeda, tetapi dia punya satu komitmen bahwa NKRI harga mati," ungkap Zainudin saat pengukuhan DPP FABEM, di Jakarta, Senin (10/7).
Baca juga: BEM Indonesia Dukung Revisi UU TNI
Pengukuhan pengurus FABEM ini merupakan yang pertama kali. FABEM sudah melakukan deklarasi pada 5 November 2022 dan mendapatkan SK Kemenkumham.
Pada pengukuhan itu mengambil tema Kolaborasi pemuda menjaga kedamaian NKRI menjelang tahun politik.
"Maka itu, agar tidak terpecah, salah satunya seperti ini, silaturahmi alumni BEM," imbuhnya.
Ia mengatakan alumni BEM memiliki latar belakang politik yang berbeda, pilihan-pilihan politik berbeda, pandangan politik berbeda, dan latar belakang organisasi berbeda. Namun, mampu disatukan dalam wadah alumni.
"Artinya ini bagian dari memberi contoh kepada pemimpin negeri ini dan stakeholder terkait, bahwa kalau dulu mahasiswa yang sering mengkritik dengan logika dan keberanian tetapi mampu bersatu dan damai," ujarnya.
Zainudin juga menegaskan FABEM berkomitmen tidak akan menyatakan sikap politik mendukung calon presiden (capres) ataupun calon wakil presiden (cawapres).
Baca juga: Ketua BEM UI Sebut Lebih dari 800 Mahasiswa Baru Keberatan Dengan Biaya UKT
"Tapi pimpinan-pimpinannya silahkan menyatakan sikap politik. Itu hak prerogatif sebagai anak bangsa mengambil sikap politik. Namun, lembaga ini sebagai wadah silaturahmi rumah kita bersama Insya Allah kami akan tetap komitmen untuk independen, dan tak akan menyatakan sikap politik atas nama lembaga," ujar Zainudin.
"Atas nama pribadi, saya menganjurkan agar alumni BEM tidak boleh jadi penumpang dalam Tahun Politik 2024. Harus jadi bagian untuk menentukan pemimpin Indonesia ke depan lebih baik untuk kita," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan jelang Pemilu 2024, semua pihak untuk tidak mencaci maki dan memusuhi kawan karena berbeda dukungan politik.
"Kita boleh mendukung pasangan capres dan cawapres, pasangan gubernur, bupati, walikota, tapi kita harus punya sikap. Jangan korbankan teman dan memusuhi anak bangsa sendiri," pungkas Bamsoet. (RO/S-2)
Jejaring alumni dan organisasi perantau bukan hanya tempat berkumpul, tetapi ruang untuk menyatukan gagasan dan menghadirkan kontribusi nyata bagi kampung halaman,
Ramadan adalah momentum terbaik untuk menyatukan kembali energi kebaikan lintas angkatan.
Sejak diaktifkan kembali pada 25 Februari 2012, IKA Notariat UI terus bertransformasi menjadi wadah komunikasi dan kontribusi bagi almamater serta masyarakat.
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
Prestasi ini menjadi bukti bahwa ekosistem akademik yang kolaboratif mampu melahirkan capaian kelas dunia.
Alumni Gontor 2006 menjalankan program Minhat Yatama, yaitu pengumpulan donasi rutin setiap bulan untuk membantu anak-anak yatim dari keluarga teman satu angkatan.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved