Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
KETUA Umum DPP Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Zainudin Arsyad mengajak alumni BEM di seluruh Indonesia agar berperan dalam menjaga kedamaian dan keutuhan bangsa menjelang Tahun Politik 2024.
"Kita akui alumni BEM atau mahasiswa yang pernah memimpin lembaga di kampus pasti punya peranan. Punya pengaruh positif kepada masyarakat agar masyarakat menjaga kedamaian dan keutuhan bangsa kita."
"Jangan sampai terpolarisasi dalam perpecahan. Kalau bisa, sesama anak bangsa itu pilihan politiknya berbeda, tetapi dia punya satu komitmen bahwa NKRI harga mati," ungkap Zainudin saat pengukuhan DPP FABEM, di Jakarta, Senin (10/7).
Baca juga: BEM Indonesia Dukung Revisi UU TNI
Pengukuhan pengurus FABEM ini merupakan yang pertama kali. FABEM sudah melakukan deklarasi pada 5 November 2022 dan mendapatkan SK Kemenkumham.
Pada pengukuhan itu mengambil tema Kolaborasi pemuda menjaga kedamaian NKRI menjelang tahun politik.
"Maka itu, agar tidak terpecah, salah satunya seperti ini, silaturahmi alumni BEM," imbuhnya.
Ia mengatakan alumni BEM memiliki latar belakang politik yang berbeda, pilihan-pilihan politik berbeda, pandangan politik berbeda, dan latar belakang organisasi berbeda. Namun, mampu disatukan dalam wadah alumni.
"Artinya ini bagian dari memberi contoh kepada pemimpin negeri ini dan stakeholder terkait, bahwa kalau dulu mahasiswa yang sering mengkritik dengan logika dan keberanian tetapi mampu bersatu dan damai," ujarnya.
Zainudin juga menegaskan FABEM berkomitmen tidak akan menyatakan sikap politik mendukung calon presiden (capres) ataupun calon wakil presiden (cawapres).
Baca juga: Ketua BEM UI Sebut Lebih dari 800 Mahasiswa Baru Keberatan Dengan Biaya UKT
"Tapi pimpinan-pimpinannya silahkan menyatakan sikap politik. Itu hak prerogatif sebagai anak bangsa mengambil sikap politik. Namun, lembaga ini sebagai wadah silaturahmi rumah kita bersama Insya Allah kami akan tetap komitmen untuk independen, dan tak akan menyatakan sikap politik atas nama lembaga," ujar Zainudin.
"Atas nama pribadi, saya menganjurkan agar alumni BEM tidak boleh jadi penumpang dalam Tahun Politik 2024. Harus jadi bagian untuk menentukan pemimpin Indonesia ke depan lebih baik untuk kita," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan jelang Pemilu 2024, semua pihak untuk tidak mencaci maki dan memusuhi kawan karena berbeda dukungan politik.
"Kita boleh mendukung pasangan capres dan cawapres, pasangan gubernur, bupati, walikota, tapi kita harus punya sikap. Jangan korbankan teman dan memusuhi anak bangsa sendiri," pungkas Bamsoet. (RO/S-2)
Baznas gandeng IKA Unpad untuk meningkatkan potensi zakat, infak, sedekah (ZIS)
Di UGCE 2025 terdapat sesi talk show dengan narasumber alumni UNDIP, walk-in interview, serta Layanan Konseling Karir yang dipandu oleh praktisi dari Fakultas Psikologi UNDIP.
Fokus HaqFest tahun ini terkait halal dan keamanan pangan untuk mendorong percepatan program MBG dalam mencapai target.
ALUMNI dari Fikom Unpad akan menghadiri acara pengukuhan pengurus IKA Fikom Unpad periode 2024-2028 di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tengah melanda industri media massa
Keberadaan jaringan HA IPB yang lengkap di seluruh provinsi dan hampir 200 cabang di tingkat kota/kabupaten, tentu bisa membantu mensukseskan program Makan Bergizi Gratis.
Alumni yang hadir secara kompak menegaskan pentingnya solidaritas untuk saling membantu serta mendorong terciptanya jaringan yang solid dan bermanfaat.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved