Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS PDIP Maruarar Sirait mewacanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang para bakal calon presiden (capres) yang akan berlaga pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Para bakal capres itu meliputi Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.
Ketua DPP NasDem Ahmad Effendy Choirie (Gus Choi) mendukung wacana itu. Pertemuan Kepala Negara dengan bakal capres itu dinilai bisa mengajari Jokowi menjadi negarawan.
"Ide yang bagus. Itu artinya Bung Maruarar ngajari Jokowi untuk menjadi negarawan," kata Effendy saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 6 Juli 2023.
Baca juga: Sosok Yenny Wahid Penting untuk Kantongi Suara Kaum Perempuan
Effendy mengatakan mantan presiden ataupun eks pimpinan lembaga negara lain seharusnya memiliki derajat negarawan. Ia menilai saat ini Indonesia tengah dilanda krisis negarawan.
"Indonesia sekarang sedang terjadi inflasi politisi picisan dan defisit negarawan," ucap Effendy. Negarawan, lanjut dia, merupakan figur yang mementingan negara dan bangsa, meskipun mengorbankan harta benda dan keluarga."
Baca juga: PKS: Sangat tidak Etis Mencari dan Mengumbar Kelemahan JIS
"Sedangkan politisi picisan ialah mereka yang pikiran dan gerak langkahnya untuk meraih kekuasaan dengan segala cara untuk kepentingan kelompok, keluarga, anak, menantu, keponakan besan, dan keluarga terdekatnya," ujar Effendy. (Z-2)
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved