Endar belum Bertemu Pimpinan KPK, Tiga Bulan tidak Digaji

USAI menghadap pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/7) sore, Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro mengatakan bahwa surat keputusan (SK) pengangkatan dirinya tertanggal 27 Juni 2023. Endar mengaku siap berkantor lagi.

Pertemuan itu berlangsung selama satu jam. Endar keluar dari gedung KPK didampingi sejumlah penyelidik dan penasihat hukumnya.

Namun hanya ada dua pimpinan KPK yang ada yakni Alexander Marwata dan Johanis Tanak. Karena itu, melalui aspri yang ditemui Endar, akan dicari waktu agar bisa bertemu kelima pimpinan KPK. 

Baca juga: Brigjen Endar Beda Pandangan dengan Dewas KPK soal Pencopotan Dirinya

Saat dikonfirmasi, Endar menyampaikan bahwa kedatangan hari ini ke kantor KPK berdasarkan SK baru yang dikeluarkan Kementerian PAN-RB per 27 Juni 2023. SK Menteri PAN-RB pengangkatan dirinya sebagai Dirlidik KPK itu secara otomatis membatalkan SK yang dikeluarkan Sekjen KPK Cahya Harefa. 

Di kesempatan itu, Endar juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden, Menteri PAN-RB, dan Kapolri yang mengakomodasi harapannya. 

Baca juga: Brigjen Endar Kembali, Kinerja KPK Diharapkan makin Baik

Endar mengaku belum menjalankan tugas semestinya. Ini lantaran selama 3 bulan KPK menunjuk Plt hingga Plh Dirlidik.

Lebih jauh Endar menjelaskan dengan SK Menteri PAN-RB dan surat Kapolri yang memerintahkan dirinya kembali menjabat Dirlidik seharusnya tidak ada lagi proses seleksi untuk posisi tersebut. Kendati demikian, dirinya akan tetap bekerja secara profesional, meski sebelumnya ada ketidaknyamanan dengan pimpinan KPK sehubungan SK pemecatan dirinya.

Endar enggan berkomentar saat ditanyai wartawan tentang pimpinan KPK harus meminta maaf atas kontroversi pemberhentian dirinya. Endar melaporkan Firli Bahuri atas pemberhentian dirinya secara hormat dari KPK dan sejumlah pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli di antaranya terkait tidak menjunjung sinergi antara KPK dan Polri, akuntabilitas, dan profesionalitas.

Ketua Dewas Tumpak Hatorangan Panggabean membenarkan laporan Endar Priantoro berkaitan dugaan pelanggaran kode etik oleh Firli Bahuri. Padahal teranyar Dewas mementahkan laporan Endar dan menyatakan Firli Bahuri tidak melakukan pelanggaran etik. (Z-2)