Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
WALI Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto atau yang akrab disapa Danny Pomanto hengkang dari Partai NasDem selaku partai yang mendukungnya menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan ini.
Menjelang akhir masa jabatan sebagai wali kota dua periode, Danny Pomanto memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai besutan Surya Paloh itu, dengan dua alasan, yaitu alasan keluarga dan politik.
"Alasan keluar pertama, yaitu keluarga. Karena Aura (anaknya) akan melahirkan, sehingga tidak akan maksimal. Lalu istri saya juga Idul Adha kemarin jatuh sakit. Sehingga setelah dievaluasi, tentu tidak maksimal, sehingga kami memilih mengundurkan diri secara keseluruhan," jelas Danny, Senin (3/7).
Baca juga : Ini Jawab NasDem soal Hengkangnya Wali Kota Makassar Danny Pomanto
Seperti diketahui, surat pengunduran diri Danny Pomanto dari Partai NasDem ramai dibahas karena beredar di grup-grup Whatsapp. Yang ternyata kemunduran itu diikuti oleh semua anggota keluarga yang masuk dalam daftar caleg sementara (DCS) Partai NasDem untuk DPR RI dan DPRD Sulsel.
Baca juga : Ribuan Pengemudi Ojol Deklarasi Harga Mati Anies For Presiden 2024
Kemunduran karena alasan politik, Danny mengisyaratkan akan hengkang ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Saya kira semua orang tahu alasan politik saya. Saya kira sudah jadi perbincangan warung kopi. Saya nyaman seperti ini, lebih baik untuk banyak orang, karena saya harus baik untuk semua, sehingga filosofi saya yang baik, saya menyatakan mundur dengan hormat," serunya.
Danny juga tidak menampik, kalau dirinya tidak mendukung Anies Baswedan sebagai presiden, tapi lebih mendukung Ganjar Pranowo.
"Bisa disebut beralasan seperti itu, karena pilihan pribadi, tapi bukan satu-satunya alasan itu," dalihnya.
Saat ditanya kemungkinan meloncat ke PDIP, lagi-lagi Danny tidak menampiknya, karena memang ada aturan di partai itu, satu keluarga tidak boleh beda partai. Sementara menantunya, suami dari anaknya Aura, yaitu Udin merupakan bacaleg PDIP.
"Ini namanya kan politik biar menantu duluan masuk itukan belum tentu seperti itu, tapi bisa juga seperti itu, namanya politik jadi politik itu dinamis. Dan kita paham, makanya salah satu alasan Aura harus mundur itu alasan keluarga dan politik," lugas Danny.
Diketahui, Danny Pomanto sebelumnya tidak punya latar belakang sebagai politisi, awal maju sebagai Wali Kota Makassar didukung Partai Demokrat dan Partai Bulan dan Bintang (PBB). Tapi kemudian memilih bergabung di Perindo. Dari Perindo berpindah ke NasDem.
Saat masih di NasDem, untuk bisa maju di Pilwalkot Makassar periode kedua, Danny Pomanto malah memegang kartu tanda anggota (KTA) Partai Gerindra. Dan ini berencana gabung ke PDI Perjuangan. (Z-8)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Sementara paslon nomor urut 02, Matius Fakhiri–Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, memperoleh 49,15%.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Sikap PDIP yang memutuskan menjadi penyeimbang pemerintah perlu didukung.
Sikap tersebut dinilai bentuk objektivitas yang perlu ditegakkan. Apabila ada koreksi untuk pemerintah, maka PDI Perjuangan bisa memainkan perannya.
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menilai langkah PDI Perjuangan (PDIP) sebagai penyeimbang bagi pemerintah sudah tepat.
KONGRES Ke-VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved