Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto atau yang akrab disapa Danny Pomanto hengkang dari Partai NasDem selaku partai yang mendukungnya menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan ini.
Menjelang akhir masa jabatan sebagai wali kota dua periode, Danny Pomanto memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai besutan Surya Paloh itu, dengan dua alasan, yaitu alasan keluarga dan politik.
"Alasan keluar pertama, yaitu keluarga. Karena Aura (anaknya) akan melahirkan, sehingga tidak akan maksimal. Lalu istri saya juga Idul Adha kemarin jatuh sakit. Sehingga setelah dievaluasi, tentu tidak maksimal, sehingga kami memilih mengundurkan diri secara keseluruhan," jelas Danny, Senin (3/7).
Baca juga : Ini Jawab NasDem soal Hengkangnya Wali Kota Makassar Danny Pomanto
Seperti diketahui, surat pengunduran diri Danny Pomanto dari Partai NasDem ramai dibahas karena beredar di grup-grup Whatsapp. Yang ternyata kemunduran itu diikuti oleh semua anggota keluarga yang masuk dalam daftar caleg sementara (DCS) Partai NasDem untuk DPR RI dan DPRD Sulsel.
Baca juga : Ribuan Pengemudi Ojol Deklarasi Harga Mati Anies For Presiden 2024
Kemunduran karena alasan politik, Danny mengisyaratkan akan hengkang ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Saya kira semua orang tahu alasan politik saya. Saya kira sudah jadi perbincangan warung kopi. Saya nyaman seperti ini, lebih baik untuk banyak orang, karena saya harus baik untuk semua, sehingga filosofi saya yang baik, saya menyatakan mundur dengan hormat," serunya.
Danny juga tidak menampik, kalau dirinya tidak mendukung Anies Baswedan sebagai presiden, tapi lebih mendukung Ganjar Pranowo.
"Bisa disebut beralasan seperti itu, karena pilihan pribadi, tapi bukan satu-satunya alasan itu," dalihnya.
Saat ditanya kemungkinan meloncat ke PDIP, lagi-lagi Danny tidak menampiknya, karena memang ada aturan di partai itu, satu keluarga tidak boleh beda partai. Sementara menantunya, suami dari anaknya Aura, yaitu Udin merupakan bacaleg PDIP.
"Ini namanya kan politik biar menantu duluan masuk itukan belum tentu seperti itu, tapi bisa juga seperti itu, namanya politik jadi politik itu dinamis. Dan kita paham, makanya salah satu alasan Aura harus mundur itu alasan keluarga dan politik," lugas Danny.
Diketahui, Danny Pomanto sebelumnya tidak punya latar belakang sebagai politisi, awal maju sebagai Wali Kota Makassar didukung Partai Demokrat dan Partai Bulan dan Bintang (PBB). Tapi kemudian memilih bergabung di Perindo. Dari Perindo berpindah ke NasDem.
Saat masih di NasDem, untuk bisa maju di Pilwalkot Makassar periode kedua, Danny Pomanto malah memegang kartu tanda anggota (KTA) Partai Gerindra. Dan ini berencana gabung ke PDI Perjuangan. (Z-8)
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Founder Gerakan Turun Tangan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasan dan pemikirannya di depan seribuan anak muda dalam gelaran Turun Tangan Festival 2025.
Diketahui Anies sebelumnya dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved