Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
RATUSAN bakal calon legislatif bacaleg dan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta mendapatkan kelas kaderisasi dengan tema personal branding. pembekalan itu duberikan juru bicara DPP PSI dan business coach, Helmy Yahya.
Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Elva F. Qolbina, menegaskan pentingnya kaderisasi yang serius bagi bacaleg dan kader PSI.
Baca juga: KPU Temukan Bakal Caleg Ganda dan Berkas tak Lengkap di Proses Verifikasi
"Bro Helmy Yahya, energi baru yang telah bergabung dengan kami, hari ini memberikan pembekalan tentang personal branding bagi bacaleg dan kader PSI Jakarta. Setiap bacaleg PSI harus unik, gak boleh jadi caleg template kayak yang ada-ada sekarang," jelas Elva di Gelanggang Remaja Jakarta Utara lewat keetrangan yag diterima, Minggu (25/6)
Baca juga: Golkar Beri Sinyal Dukung Kaesang Pangarep Wali Kota Depok 2024
Elva menambahkan, kualitas dan integritas bacaleg PSI tidak sembarangan dengan latar belakang bacaleg yang beragam. Ada yang sudah lama berkecimpung di dunia politik, ada juga yang baru. Selain itu, banyak yang juga anak muda dan profesional muda. PSI akan terus membekali mereka dengan wawasan dan pengerahuan baru.
Baca juga: Pileg, Partai, Rakyat, dan Konsistensi MK
Dalam acara tersebut, Helmy Yahya menekankan pentingnya personal branding dalam politik. "Mendekati momen pilkada dan pileg, sebagai bagian dari personal branding, saya ingin menekankan bahwa bacaleg dan kader PSI harus menciptakan citra yang unik dan tidak menjadi caleg template seperti yang ada saat ini. Dalam politik, perbedaan dan keunikan adalah hal yang penting untuk menarik perhatian publik," ujar Helmy.
Dengan kemasan kegiatan ala TED-X, PSI menyelenggarakan konferensi SODAX dan menghadirkan Helmy Yahya untuk membagikan pengalaman yang panjang. "Bacaleg-bacaleg kita diberikan tugas sama Bro Helmy untuk mengaktivasi media Sosial mereka dengan serius, rajin blusukan dan mencari keluh kesah dan aspirasi warga DKI untuk diamplifikasi secara efektif. Jadi wakil rakyat memang harus rajin dan konsisten menyuarakan isi hati rakyat," pungkas Elva. (H-3)
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved