Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, merespons rencana pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Arsul menilai strategi itu agar bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo tidak bernasib seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Tapi apakah itu bagian dari strategi agar katakanlah paslon yang diusung PDIP itu jangan bernasib seperti Ahok ya bisa jadi juga, ya seperti itu,” kata Arsul kepada Media Indonesia, Kamis (15/6).
“Karena kalau Pilpres itu diikuti lebih dari dua paslon ya, maka yang namanya putaran kedua Pilpres itu boleh dipastikan akan terjadi ya tidak ada kemudian satu paslon yang leading dan meninggalkan jauh paslon lainnya dari hasil survei ya,” tambahnya.
Baca juga: Sekjen Demokrat dan PDIP Matangkan Rencana Pertemuan AHY-Puan
Asrul juga menyebut manuver PDIP mendekati Demokrat, agar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninggalkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
“Kalau kemudian dalam salah satu simulasi itu antara lain dengan Katakanlah mengajak partai yang selama ini ada di luar koalisi pemerintahan itu juga sebuah kemungkinan yang terbuka saja,” ucapnya.
Baca juga: Pertemuan Puan-AHY, Pengamat: Anies Perlu Ajak Anggota Koalisi Duduk Bersama
Bahkan, ia tak menutup kemungkinan pertemuan itu merupakan strategi PDIP berupaya untuk menggoyang KPP. “Pertemuan itu bisa dimaknai banyak hal ya. Bahkan kalau dimaknai pada sisi yang paling ekstrem misalnya agar menarik demokrat ke tidak lagi ada di koalisi perubahan Itu juga sah-sah saja ya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Asrul mengatakan masih prematur terkait prediksi Ganjar menang di putaran pertama Pilpres tapi keok di putaran kedua. "Kalau saya berpendapat itu masih terlalu prematur lah saat ini untuk menyimpulkan itu saat ini,” ucapnya.
Apalagi, kata Asrul, seluruh bakal calon presiden (capres) belum juga mengumumkan sosok bakal cawapres. Sejauh ini, belum ada kejelasan deklarasi bakal cawapres dari masing-masing kubu.
“Menurut saya akan juga dipengaruhi siapa kemudian siapa dalam paslon itu yang menjadi cawapres. Nah karena kalau yang kita lihat yang menjadi capres itu juga kan saat ini belum ada satupun yang fix menetapkan siapa cawapresnya,” ucap Asrul. (Z-3)
KETUA DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Direktur Utama Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan al-Sultan, yang tewas dalam serangan udara Israel.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Puan Maharani mengatakan seluruh partai politik akan berkumpul membahas putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan Pemilu lokal.
Puan belum melihat langsung surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Dukungan tersebut sejalan dengan pandangan AHY mengenai perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama di kalangan pemuda.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perumahan kunci ketahanan kota hingga inklusi sosial.
Menko AHY paparkan tiga langkah konkret atasi urbanisasi dan krisis iklim global di Forum BRICS, fokus pada keadilan sosial, lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan.
Semua pembangunan, baik di Jawa maupun luar Jawa, selalu berawal dari satu hal, lahan. Kalau status lahan tidak jelas, tidak akan ada yang berani membangun.
Sebanyak 1.120 sertipikat diserahkan langsung ke transmigran oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved