Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
RAPAT Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan (PDIP) pada hari terakhir hari ini membahas penajaman pemenangan Pemilu 2024. Selain itu, juga membahas konsolidasi puncak peringatan Bulan Bung Karno 2023 yang akan dilaksanakan di Gelora Bung Karno (GBK) pada 24 Juni 2023 mendatang.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan ini merupakan momentum yang sangat penting seluruh elemen partai menyatu dengan rakyat, relawan, untuk meneguhkan komitmen bagi kemajuan Indonesia Raya, dengan mengambil seluruh spirit perjuangan dari Bung Karno
"Di hari terakhir ini, Rakernas juga akan membahas tentang penajaman pemenangan pemilu 2024. Sidang penajaman pemilu 2024 akan langsung dipimpin Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto dan Ketua DPP PDIP, Utut Adianto," jelasnya.
Baca juga : PDIP Pastikan Safari Politik Ganjar tidak Ganggu Tugasnya Sebagai Gubernur Jateng
Selanjutnya akan dilakukan pembahasan terhadap hasil-hasil sidang komisi yang merumuskan dua rekomendasi yaitu internal dan eksternal. Agenda berikutnya akan dilakukan rapat pleno terkait visi-misi calon presiden, penegasan tema Rakernas fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara, serta komisi pemenangan pemilu 2024 untuk Pileg dan Pilpres.
"Dan diharapkan rapat kerja nasional ketiga dapat ditutup pada jam 14.00 WIB melalui pembacaan rekomendasi ekternal, kemudian pidato penutupan rakernas ketiga oleh ketua umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri," ucapnya.
Baca juga : PDIP Bentuk Tim Khusus untuk Tentukan Cawapres Ganjar
Penutupan rakernas akan dilaksanakan secara terbuka dan akan diikuti secara daring oleh seluruh jajaran partai dari anak ranting, ranting, PAC,DPC, DPD hingga DPP partai. (Z-4)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved