Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Joanes Joko menjelaskan soal riak-riak yang dimaksud oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Presiden Jokowi mengaku melakukan cawe-cawe dan menyampaikan alasannya bahwa ada riak-riak yang membahayakan bangsa. Menurut Joanes, cawe-cawe yang dilakukan oleh presiden bukan dalam arti politik partisan.
“Bukan cawe-cawe Bapak presiden punya preferensi, lalu digunakan dengan kekuasaan beliau sebagai seorang presiden menggerakkan aparatur, alat-alat dan sumber daya kekuasaan. Itu tegas dan clear,” ujar Joanes dalam wawancara yang disiarkan Metro TV, Rabu (7/6).
Terkait riak-riak, KSP memaknainya bahwa presiden ingin memastikan pemilihan umum (pemilu) 2024 berjalan lancar tanpa gangguan. Joanes menuturkan pada kontestasi pemilu sebelumnya yakni 2014 dan 2019, bangsa Indonesia sempat mengalami keterbelahan yang disebabkan oleh perbedaan politik. Presiden, ujar dia, tidak ingin itu terulang.
Baca juga : Aksi Cawe-cawe Jokowi Disebut Menebar Ketakutan
“ Kita memaknai apa yang salah ketika presiden kepala negara pasti punya keinginan, tanggung jawab moral, memastikan keluarga besarnya, bangsa Indonesia dalam kondisi baik dan tidak terganggu. Pada posisi 2014, 2019 bagaimana segregasi sosial terjadi karena keterbelahan pilihan politik, Bangsa kita pada saat itu hampir berada pada posisi pecah. Dalam situasi tidak baik-baik saja,” papar Joanes.
Baca juga : PKS: Publik Banyak yang Mengkhawatirkan Cawe-cawe Jokowi
Ia juga menyebut sebagai kepala negara, presiden tidak bisa hanya diam. Potensi gangguan atau riak-riak yang berpotensi mengganggu stabilitas bangsa, terangnya, harus diantisipasi. Indonesia, terang Joanes, akan mengalami bonus demografi pada 2030. Menurutnya presiden tidak ingin Indonesia kehilangan momentum tersebut menjadi bangsa yang maju.
“Posisi Indonesia sangat strategis, diperhitungkan oleh dunia. Maka saya meyakini bangsa-bangsa lain tidak akan rela bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, maka riak-riak ancaman pasti muncul. Baik dari luar maupun dalam negeri,” paparnya.
Ancaman dari dalam negeri, terangnya, antara lain hoaks yang bertebaran di media sosial, fitnah terjadi keterbelahan di antara satu kelompok dengan kelompok lain. Riak-riak tersebut, ujar Joanes, jangan sampai terjadi pada pemilu 2024.
“ Kalau situasi ini kita ulang lagi pada 2024, maka momentum yang dimiliki bangsa Indonesia dalam Indonesia emas, menghadapi bonus demografi akan mundur ke belakang. Riak-riak itu yang dilihat oleh Presiden Jokowi,” tukasnya. (Z-8)
STAF Khusus Wakil Presiden (Stafsus Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Tina Talisa mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (25/3/2026).
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
Titiek mengatakan bahwa jabatan pemerintahan saat ini pun belum genap setahun. Dia juga meyakini Prabowo belum terpikir untuk menjabat dua periode.
Jokowi membutuhkan partai untuk terus eksis di dunia politik. Sementara itu, PSI juga mendapatkan keuntungan karena Jokowi memiliki loyalis dan basis pendukung.
Tata kelola yang buruk di era pemerintahan Jokowi menimbulkan banyak warisan kasus dugaan korupsi pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
AKSI unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bertajuk "Indonesia Gelap" pada Kamis (20/2) ricuh pada sore hari.
Dukungan yang kuat dari rakyat pada kepemimpinan Prabowo dapat dilihat dari hasil approval rating 100 hari kerja Kabinet Merah Putih yang angkanya begitu besar mencapai 80,9 persen.
Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono merespons peluang Jokowi akan diumumkan jadi kader dalam waktu dekat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved