Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem menilai sah-sah saja apabila Partai Demokrat mau melakukan evaluasi dukungan terhadap bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.
Hal itu merespons pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, yang berbicara soal evaluasi bila deklarasi bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan tak kunjung dilakukan.
"Ya saya kira semua partai kan punya hak evaluasi, itu hak-haknya beliau sampaikan itu. Jadi saya enggak bisa campur tangan. Enggak bisa mengoreksi partai lain. Harus menghargai," kata Ketua Fraksi Nasdem DPR Roberth Rouw di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (6/6).
Baca juga : Demokrat : Cawapres Anies Sebaiknya Segera Diumumkan
Roberth mengatakan akan lebih elegan bila pernyataan soal evaluasi itu disampaikan pucuk pimpinan partai. Sebab, pernyataan itu seolah mencakup keseluruhan sikap partai.
Baca juga : Bacawapres Anies Tak Harus Mempertimbangkan Hasil Survei
"Tapi menurut saya yang lebih elegan, itu urusan pimpinan lah. Karena bicara partai itu ada ketua umum, ya kan? Apalagi kebijakan yang sangat fatal itu hak prerogatif ketua umum, bukan di kita-kita," ujar Roberth.
Andi yang juga menyarankan cawapres Anies diumumkan Juni 2023, Roberth menekankan bahwa hal itu sejatinya kewenangan dibicarakan di tingkat pimpinan partai politik (parpol) koalisi. Terlebih sudah ada tim kecil yang mengurus soal cawapres Anies.
"Kita enggak usah terlalu mendesak pimpinan, mereka yang tahu seperti apa. Strategi itu ada di tangan pimpinan, ya kan? Jadi jangan kita yang di bawah-bawah ini membuat rusuh," ucap Roberth.
Sebelumnya, Andi Arief mengusulkan agar pengumuman cawapres Anies dilakukan Juni 2023. Menurut dia, hal ini penting dilakukan lantaran elektabilitas Anies yang mengalami penurunan pada hasil jajak pendapat.
"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi," ucap Andi saat dihubungi. (Z-8)
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
BENCANA Hidrometerologi yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra yaitu Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat pada akhir November 2025.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved