Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem menilai sah-sah saja apabila Partai Demokrat mau melakukan evaluasi dukungan terhadap bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.
Hal itu merespons pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, yang berbicara soal evaluasi bila deklarasi bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan tak kunjung dilakukan.
"Ya saya kira semua partai kan punya hak evaluasi, itu hak-haknya beliau sampaikan itu. Jadi saya enggak bisa campur tangan. Enggak bisa mengoreksi partai lain. Harus menghargai," kata Ketua Fraksi Nasdem DPR Roberth Rouw di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (6/6).
Baca juga : Demokrat : Cawapres Anies Sebaiknya Segera Diumumkan
Roberth mengatakan akan lebih elegan bila pernyataan soal evaluasi itu disampaikan pucuk pimpinan partai. Sebab, pernyataan itu seolah mencakup keseluruhan sikap partai.
Baca juga : Bacawapres Anies Tak Harus Mempertimbangkan Hasil Survei
"Tapi menurut saya yang lebih elegan, itu urusan pimpinan lah. Karena bicara partai itu ada ketua umum, ya kan? Apalagi kebijakan yang sangat fatal itu hak prerogatif ketua umum, bukan di kita-kita," ujar Roberth.
Andi yang juga menyarankan cawapres Anies diumumkan Juni 2023, Roberth menekankan bahwa hal itu sejatinya kewenangan dibicarakan di tingkat pimpinan partai politik (parpol) koalisi. Terlebih sudah ada tim kecil yang mengurus soal cawapres Anies.
"Kita enggak usah terlalu mendesak pimpinan, mereka yang tahu seperti apa. Strategi itu ada di tangan pimpinan, ya kan? Jadi jangan kita yang di bawah-bawah ini membuat rusuh," ucap Roberth.
Sebelumnya, Andi Arief mengusulkan agar pengumuman cawapres Anies dilakukan Juni 2023. Menurut dia, hal ini penting dilakukan lantaran elektabilitas Anies yang mengalami penurunan pada hasil jajak pendapat.
"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi," ucap Andi saat dihubungi. (Z-8)
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved