Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem menegaskan pengumuman bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Anies Baswedan tak harus mempertimbangkan pada hasil survei. Meskipun, hasil survei menunjukkan penurunan elektabilitas dan Anies dinilai perlu segera mengumumkan bacawapres supaya mendongkrak elektoral.
"Artinya bisa saja dengan cepat (pengumuman) itu akan membantu ke peningkatan hasil survei, bisa juga sebaliknya ketika cepat malah nanti berpengaruh ke hasil survei bisa juga. Jadi kita belum bisa memastikan dengan dinamika yang sangat tinggi soal itu," kata Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (6/6).
Taufik menekankan NasDem juga tak mematok Anies untuk mempercepat pengumuman pendampingnya. Partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sejatinya sudah menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu ke Anies.
Baca juga: Sekjen Gerindra: Erick Thohir memang Masuk Radar Bursa Cawapres Kami
"Terserah Pak Anies. Pak Anies ketika nanti akan menyampaikan, menentukan timingnya, tentu ada diskusi sama kita pasti," ujar Taufik.
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan soal pengumuman cawapres masih dinamis. Perkembangan dan situasi politik juga jadi pertimbangan.
Baca juga: Masyarakat yang Puas Kinerja Jokowi, Mayoritas Dukung Erick Thohir Cawapres
"Kayak gitu kan dinamis lah, enggak bisa dipatok harus gini, kalau nanti ternyata ada dinamika tertentu nanti dibilangnya kita enggak konsisten," ucap Taufik.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, mengusulkan agar pengumuman cawapres Anies dilakukan Juni 2023. Menurut dia, hal ini penting dilakukan lantaran elektabilitas Anies yang mengalami penurunan pada hasil jajak pendapat. (Z-3)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved